Menimbang Konsekuensi Otak-Atik Subsidi Energi di Era Pemerintahan Prabowo

Rabu, 30 Oktober 2024 / 18:12 WIB

ILUSTRASI. Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite pada kendaraan konsumen di SPBU Jalan Veteran, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/10/2024).Prabowo dikabarkan akan melakukan pengalihan sebagian subsidi energi yang tidak tepat sasaran menjadi angsuran rumah untuk program 3 juta rumah.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan pengalihan sebagian subsidi energi yang tidak tepat sasaran menjadi angsuran rumah untuk program 3 juta rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya mengatakan bahwa dari kabar yang didengar, pengalihan tersebut masih sekedar wacana dan harus melalui proses panjang dan tidak mudah.

"Itu baru wacana, prosesnya panjang dan tidak mudah. Dan karena ini menyangkut hal yang vital dan sensitif, tentu harus melalui proses di DPR juga tentunya. Tidak hanya dengan kepres juga," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Menurutnya, pengalihan subsidi energi yang kurang tepat sasaran memang perlu dilakukan oleh pemerintah mengingat anggarannya yang cukup besar dalam APBN.

"Itu kan sebenarnya sudah jadi semacam masukan juga ya bahwa BBM selama ini kan begitu besar," katanya.

"Makanya kita memang berharap bahwa salah satunya kan untuk mengalihkan subsidi-subsidi yang kurang tepat ke pengembangan-pengembangan ataupun target-target yang memang sesuai dengan janji pak Prabowo kemarin, salah satunya 3 juta rumah," imbuh Bambang.

Sebagai informasi, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 204,53 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita mengatakan bahwa pengalihan subsidi menandakan pemerintah akan memindahkan alokasi dana subsidi dari satu bidang ke bidang yang lain.

"Artinya ada keterbatasan anggaran sehingga harus memilih bidang atau sub bidang yang menjadi prioritas pemerintah," kata Ronny.

Dirinya khawatir apabila subsidi energi dialihkan ke sektor lain, maka akan berdampak terhadap harga-harga barang. Pasalnya, selama ini, BBM diperlukan sebagai pengendali harga sehingga sulit untuk melepaskan BBM dari subsidi.

"Jika subsidi dicabut, maka harganya akan naik. Lalu, biaya transportasi akan ikut naik dan biaya produksi juga akan ikut naik bagi produsen-produsen yang pabriknya menggunakan solar," jelasnya.

Tidak hanya itu, apabila kenaikan harga cukup signifikan maka daya beli masyarakat akan semakin tertekan yang ujungnya menekan pertumbuhan ekonomi.

"Alih-alih delapan persen, mempertahankan lima persenan saja akan semakin sulit," terang Roonny.

Sementara itu, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengatakan bahwa pengalihan anggaran subsidi untuk membiayai program lain sangat mungkin untuk dilaksanakan.

Namun pemerintah perlu mencermati dahulu berapa besar nilai subsidi yang bisa dialihkan serta subsidi mana yang ingin dialihkan. Sejauh ini, kata Awalil, yang masih diwacanakan adalah perubahan skema yang direncanakan lebih bersifat langsung kepada penerima manfaatnya, belum terdapat pengurangan alokasinya

Kendati begitu, menurutnya pengurangan alokasi subsidi mesti memperhitungkan apakah akan mengurangi secara signifikan penerima manfaat.

Awalil melihat, masih ada ruang pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi namun mesti dilakukan secara selektif. Misalnya saja subsidi KUR yang dianggap tidak tepat sasaran dan tidak efektif dikaitkan dengan tujuannya.

"Untuk mengalihkannya juga perlu kajian yang dipublikasi luas," katanya.