kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.960.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.300   94,00   0,58%
  • IDX 7.166   -38,30   -0,53%
  • KOMPAS100 1.044   -6,02   -0,57%
  • LQ45 802   -6,08   -0,75%
  • ISSI 232   -0,07   -0,03%
  • IDX30 416   -3,18   -0,76%
  • IDXHIDIV20 486   -4,82   -0,98%
  • IDX80 117   -0,79   -0,67%
  • IDXV30 119   -0,02   -0,02%
  • IDXQ30 134   -1,35   -1,00%

Menilik Upaya Pemerintah Atasi Backlog Perumahan yang Masih Tinggi


Senin, 01 Januari 2024 / 11:40 WIB
Menilik Upaya Pemerintah Atasi Backlog Perumahan yang Masih Tinggi
ILUSTRASI. Kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah sepanjang tahun 2023 masih di angka 12,7 juta.. KONTAN/Baihaki/2/10/2024


Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah sepanjang tahun 2023 masih di angka 12,7 juta.

Menanggapi itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku punya terobosan baru guna menurunkan angka tersebut.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan konsep pembangunan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat membantu dalam mengatasi backlog perumahan.

Baca Juga: BP Tapera Akui Adanya Penurunan Jumlah Bank Penyalur FLPP Tahun Depan, Ini Alasannya

"Pada prinsipnya memang konsep hunian berimbang sebenarnya mendorong akses bagi masyarakat yang akan pindah ke IKN sekaligus sebenarnya juga untuk mengurangi backlog perumahan," ungkap Herry saat ditemui di kantor PUPR, Kamis (28/12)

Kata dia, IKN sendiri mengusung konsep kota hijau, cerdas dan liveable maka pembangunan hunian berimbang di IKN pun harus menerapkan konsep tersebut.

"Mengenai konsepnya karena IKN sendiri dibangun sebagai kota yang hijau, cerdas dan liveable, maka konsep ini harus diterapkan dan regulasinya juga sudah disiapkan baik oleh Kementerian PUPR maupun Otorita IKN," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mendapatkan alokasi sebesar Rp13,72 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2024.

Adapun anggaran tersebut untuk pembiayaan perumahan sebanyak 166.000 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Baca Juga: Tahun 2024, BP Tapera Targetkan Pembiayaan 166.000 Unit Rumah bagi MBR

Pemerintah menargetkan melalui anggaran FLPP tahun 2024 dapat berkontribusi untuk penurunan backlog perumahan sebesar 1,3% dari total backlog sebanyak 12,7 juta rumah tangga.

"Pemerintah kembali mengalokasikan program FLPP sebesar Rp13,72 triliun, ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166 ribu unit rumah," ujar Herry dalam kesempatan yang sama.

"Diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3% terhadap backlog kepemilikan rumah MBR," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×