kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45700,06   2,33   0.33%
  • EMAS938.000 -0,85%
  • RD.SAHAM 0.36%
  • RD.CAMPURAN 0.15%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.14%

Mendagri minta kepala daerah antisipasi dampak kekeringan


Kamis, 08 Agustus 2019 / 10:41 WIB
Mendagri minta kepala daerah antisipasi dampak kekeringan

Reporter: Handoyo | Editor: Yoyok

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga pasokan air sebagai dampak kemungkinan terjadinya kekeringan yang melanda sejumlah daerah. Permintaan ini disampaikan Mendagri melalui Surat Edaran  bernomor 365/7309/SJ tertanggal 1 Agustus 2019.

“Melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas perihal Antisipasi Dampak Kekeringan yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet, kami minta kepada seluruh Gubernur untuk memerhatikan dan melakukan beberapa langkah terkait antisipasi dampak kekeringan,” kata Tjahjo dalam surat edaran itu.

Hal-hal yang harus diperhatikan para kepala daerah akibat kemungkinan kekeringan berkepanjangan, menurut Mendagri, adalah sebagai berikut:

Pertama, Gubernur mengambil langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat sebagai antisipasi resiko dampak kekeringan di Daerah.

Baca Juga: Asuransi Jasindo: Hingga Juli sebanyak 87.419 ekor sapi terlindungi asuransi

Kedua, Gubernur mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akibat dampak kekeringan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polisi di wilayahnya, mengingat sebagian besar penyebab karhutla adalah disengaja atau ulah oknum masyarakat; Mempunyai pos anggaran rutin untuk mengantisipasi karhutla dalam APBD Provinsi yang ditampung dalam RKPD dan RPJMD.

“Mengalokasikan pendanaan tanggap darurat bencana dan kebakaran yang bersumber dari Pos Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuh Mendagri.

Baca Juga: Ilmuwan: Ternyata pohon bisa membuat kekeringan lebih parah

Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengingatkan, bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

“Sehubungan dengan hal beberapa hal tersebut, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap antisipasi dampak kekeringan serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan,” kata Mendagari.




TERBARU
Terpopuler

Close [X]
×