kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Mencari alternatif biaya proyek tol Trans Sumatra


Rabu, 08 Juli 2020 / 07:15 WIB
Mencari alternatif biaya proyek tol Trans Sumatra


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak ke segala bidang, termasuk dalam pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatra. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri membuat terobosan pendanaan proyek jalan tol Trans-Sumatra.

Presiden meminta agar proyek tersebut tak tergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pendanaan alternatif juga diharapkan mampu mengurangi beban ekuitas dari Penyertaan Modal Negara (PMN). "Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung dari APBN," ujar Presiden Jokowi, Selasa (7/7).

Jalan tol yang menyambung ujung utara hingga selatan Pulau Sumatra ini memang memakan biaya yang sangat besar. Jokowi bilang kebutuhan investasi proyek ini mencapai Rp 476 triliun.

Dari total investasi tersebut masih terdapat kebutuhan biaya pendanaan sebesar Rp 386 triliun. Hal ini untuk menyelesaikan keseluruhan ruas utama sampai 2024.

"Saya minta ini betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya juga mungkin opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini," terang Presiden.

Proyek jalan tol sepanjang 2.765 kilometer (km) itu memang menjadi proyek unggulan Pemerintahan Presiden Jokowi sejak periode pertama memimpin. Proyek jalan Tol Trans Sumatra masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Punya dua opsi

Sejumlah opsi pendanaan juga tengah dibahas bersama oleh Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Salah satunya adalah penerbitan surat utang.

"Ada beberapa opsi yang merumuskan adalah Presiden sendiri. Apa mengeluarkan surat utang jangka panjang dengan jaminan pemerintah," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Selasa (7/7).

Selain opsi penerbitan surat utang, Basuki juga sempat menyampaikan opsi pembentuk lembaga khusus atau Sovereign Wealth Funds (SWF). SWF sendiri masih digodok oleh pemerintah yang nantinya akan menghimpun dana dari berbagai lembaga keuangan internasional untuk diinvestasikan di tanah air khususnya infrastruktur.

Kekurangan pendanaan memang menjadi masalah dalam menyambungkan jalan tol dari Lampung ke Aceh tersebut. Total panjang koridor utama atau backbone jalan tol Trans Sumatra mencapai 1.974 kilometer. Selain membangun jalan tol, pemerintah juga harus membangun jalan akses penghubung ke jalan tol itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×