Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua Umum PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang semua kader partainya berbicara sekaligus menanggapi isu Capres-Cawapres 2024.
Larangan ini tertulis dalam surat tentang komunikasi politik yang ditandatangani Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021 lalu.
Surat dengan nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 ini ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia.
Baca Juga: PDIP minta pemerintah perhatikan 4 kebijakan dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022
Surat ini juga memuat sanksi disiplin dari internal partai jika melakuka pelanggaran. Suray juga berisi penegasan dalam pasal 15 huruf f AD/ART PDIP tahun 2019 bahwa ketua umum bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden.
“Semua kader berdisplin untuk tidak memberikan tanggapan terkiat pencalonan presiden dan wakil presiden. Pelanggaran akan ketentuan in akan diberikan sanksi disiplin parta,” tulis surat DPP PDIP yang dikutip KONTAN.
Pembahasan calon presiden dan wakil presiden, dalam surat tersebut juga disebutkan belum masuk prioritas partai. Saat ini, agenda utama PDIP adalah membantu rakyat dalam upaya menangani seluruh dampak pandemi Covid-19.
“Peningkatan jumlah pasien sangat seriys dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader partai untuk bahu membahu, gotong royong membantu masyarakat,” ujar Megawati dan Hasto dalam surat itu
Oleh karena itu, lewat surat yang sama, seluruh DPC, DPD, dan DPP partai bergerak bersama-sama dengan mendirikan dapur umum, memberikan bantuan sembako, bahan makanan, juga membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara massal guna mempercepat tercapainya herd immunity.
Dikutip dari kompasTV.com, Wakil Sekjen PDIP Saderestuwati menyebut bahwa surat tersebut sesuai dengan hasil kongres PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu. "Tak etis membicarakan pencalonan Capres dan cawapres 2024 saat masyarakat kesulitan di tengan pandemi," ujarnya, Selasa (24/8).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
