Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Surat menyurat yang terjadi antara Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Mohamad Nazaruddin terus berujung panjang. Kali ini para korban lumpur Lapindo merasa angat tersinggung mengingat surat-surat mereka yang tidak pernah ditanggapi SBY.
Tapi menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, ada perbedaan mendasar antara surat dari korban lumpur Lapindo dengan surat tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin. Oleh sebab itu, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono tidak membalas surat korban Lapindo itu.
Perbedaannya, surat Lapindo hanya dikirimkan untuk meminta perhatian pemerintah terhadap korban Lapindo. Tapi kalau kasus Nazaruddin, menurut Max adalah surat yang direct to the point. "Artinya, dari surat itu terlihat, Nazaruddin meminta kepada pak SBY supaya jangan mengganggu anak istrinya. Seolah-olah ada head to head antara dia dengan pak SBY. Padahal sebenarnya semua orang tahu bahwa Presiden tidak boleh intervensi hukum. Siapa pun tidak boleh intervensi hukum," ujar Max di Nusantara II, Senin (22/8).
Bagi Max, SBY menjawab surat Nazaruddin hanya untuk menjelaskan bahwa presiden tidak bisa dan tidak boleh intervensi hukum. Serta, sambungnya, Nazaruddin diminta untuk bisa membuka semua sejelas-jelasnya dan mengikuti prosedur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Makanya, tambah anggota Komisi I itu, surat Nazaruddin berbeda dengan surat-surat lainnya. “Surat itu (Lapindo) ditujukan pada pemerintah bukan to the point seperti pribadi. Surat Nazaruddin itu, seolah-olah menimbulkan pernyataan ada apa sih antara Nazaruddin degan SBY. Sehingga SBY harus menjawab,” jelasnya.
Max pun mengaku akan berpikir sama kalau surat itu ditujukan pada dirinya.”Saya wajib lakukan klarifikasi,” tutupnya.
Asal tahu saja, ribuan korban lumpur Lapindo dari 45 Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merasa iri kepada tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin lantaran surat Nazaruddin dibalas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi surat dari ribuan korban lumpur malah tidak ditanggapi.
Padahal, Menurut salah seorang koordinator warga 45 RT, Salam, agar lebih kuat surat yang ditujukan kepada Presiden itu dikirim bersama dengan surat rekomendasi dari PB Nahdatul Ulama. Dalam surat itu, warga meminta agar kawasan 45 RT dimasukkan dalam area terdampak korban lumpur bersamaan dengan revisi Peraturan Presiden tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang akan ditetapkan tahun ini. Saat ini, kawasan 45 RT sudah tidak layak huni karena terkena dampak semburan lumpur. Pasalnya, surat yang dikirim ke SBY bukanlah pertama kalinya. Pada Oktober 2008, korban Lapindo pun pernah berkirim surat ke presiden diiringi 400 massa. Isi surat meminta komitmen Presiden untuk menjamin agar ganti rugi sebesar 80% dibayar tunai. Namun sampai sekarang surat itu tak pernah dibalas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
