Reporter: Yudho Winarto | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Pemerintah sebentar lagi berniat memutuskan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi) mulai Mei mendatang. Namun, sebelum niat itu jalankan, pemerintah meminta masukan dari Komite Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Chairul Tanjung.
"Saya mintakan Chairul Tanjung supaya KEN bisa menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bagian dari kebijakan yang dikembangkan pemerintah," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka rapat kabinet, Selasa (24/4).
Selain meminta pandangan dari KEN, SBY juga meminta pandangan dari Komite Inovasi Nasional (KIN). Meski ke dua lembaga ini dibentuk bukan sebagai policy making body, tetapi SBY berharap kedua lembaga itu bisa memberi rekomendasi atas kajian dan telaah ekonomi bangsa.
SBY menyebutkan, tahun ini perekonomian nasional dihadapkan tantangan yang berasal dari eksternal dan internal. Artinya pemerintah berusaha keras supaya target pertumbuhan yang ditetapkan terjaga dan sekaligus APBN-P dan fiskal tetap aman.
"Rekomendasi ini penting sebelum kami berlakukan kebijakan dan langkah pemerintah pada bulan Mei hingga akhir tahun," kata SBY.
Sementara itu, Menteri koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, rapat kabinet kali ini khusus melaporkan pelaksanaan APBN-P 2012. "Semula APBN-P disusun dengan asumsi kenaikan BBM Rp1500. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada kenaikan," kata Hatta.
Seusai sidang kabinet ini, SBY kembali menggelar sidang kabinet paripurna yang lingkupnya jauh lebih besar ketimbang sidang sebelumnya. Rencananya sidang kabinet paripurna bakal mulai pukul 16.00 WIB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
