Masalah Keterbelakangan Hantui Kawasan Perbatasan

JAKARTA. Sejumlah masalah pelik menghantui kawasan perbatasan, terutama keterbelakangan kondisi sosial dan ekonomi. Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Departemen Dalam Negeri, Eko Subowo membeberkan sejumlah masalah perbatasan tersebut.  

Antara lain, pertama, kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan seperti jalan, listrik, dan air bersih. Kedua, belum berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Ketiga, lemahnya kapasitas kelembagaan, SDM, dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan. Keempat, belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan
 
Sejumlah masalah ini menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi antara rakyat Indonesia yang hidup di perbatasan dengan rakyat di negara tetangga. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita masyarakat perbatasan di Provinsi Kalimantan barat hanya berkisar US$ 1.000 per tahun. Sedangkan pada masyarakat perbatasan di Malaysia mencapai hingga US$ 11.000 per tahun.

"Karena itu, sekarang ini pendekatan penanganan perbatasan bergeser dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan," ujarnya