Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Dadan M. Ramdan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah disarankan segera membentuk satuan tugas pengawasan (satgaswas) khusus terkait penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi di setiap wilayah secara adil dan merata. Selain itu, tak kalah penting mesti mempertimbangkan ketepatan penyaluran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat penggunaan.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI Marwan Jafar menegaskan masalah itu pada masa reses di Kabupaten Rembang dan Blora, awal pekan ini. Targetnya, dengan pembentukan satgaswas pupuk bersubsidi tersebut, alur penyaluran pupuk dapat terpantau setiap saat. Distribusi juga bisa terawasi, mulai dari produsen, pelabuhan hingga lini tiga di pergudangan hingga ke kios-kios penyalur pupuk (KPL).
"Harus diakui persoalan menyangkut pupuk memang sudah jadi masalah klasik. Bukan persoalan yang baru muncul bagi saudara-saudara kaum petani. Dari dulu para petani sering menyindir, kalau musimnya dibutuhkan susah mencari. Kalau bukan musimnya perawatan pupuk malah mudah didapat," ujar wakil rakyat yang juga pengurus DPP PKB ini dalam keterangan resminya.
Marwan meyakini pula, bila satgaswas pupuk bersubsidi terbentuk di semua daerah, maka istilah pupuk langka dapat teratasi secara bertahap. Kalau pun masih ada kelangkaan, ia optimistis bisa dideteksi termasuk apa dan di mana penyebabnya serta dapat ditemukan solusi yang jitu.
Mantan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal itu juga mengingatkan, dugaan terjadinya kelangkaan pupuk diantaranya karena ada oknum tak bertanggung jawab yang bermain, mengambil kesempatan dan mengeruk keuntungan semata. "Tapi namanya petani, meski pupuk langka di pasaran mereka tetap akan membeli meski harganya jadi mahal buat menyelamatkan tanaman mereka," ungkap Marwan.
Terkait mencegah kelangkaan pupuk ini, pemerintah sedang mencoba menerapkan kartu tani yang berfungsi juga sebagai identitas saat akan melakukan pembelian pupuk. Diharapkan dengan kartu tani tersebut, tidak setiap orang bisa membeli pupuk betsubsidi. Sebab di kartu juga memuat data atau informasi terkait identitas pemegang kartu, luas lahan garapan, dan kebutuhan pupuk selama musim tanam.
Tapu faktanya, kebijakan tersebut belum berjalan optimal, karena masih cukup banyak petani yang belum memiliki kartu atau para petani membeli pupuk tanpa harus menunjukkan kartu tani. Itu sebabnya, Marwan menyarankan pembentukan satgaswas pupuk bersubsidi sebagai jalan keluar mengatasi persoalan kelangkaan pupuk, termasuk agar penyalurannya tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas serta terdistribusi secara bertanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
