Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Setelah mengumpulkan jajaran Majelis Tinggi dan para menteri asal Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/2/2013) malam.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Saan Mustopa mengatakan, SBY akan memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus daerah terkait masalah di internal Demokrat. "Dalam rangka konsolidasi internal," kata Saan ketika dihubungi, Minggu.
Para pengurus DPP tidak diundang dalam pertemuan nanti. Ketika ditanya hal itu, Saan beralasan pengurus DPP sudah diwakilkan Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum. "Nanti Anas hadir," ujar dia.
Sebelumnya, Majelis Tinggi Demokrat memutuskan sejumlah kebijakan untuk mengatasi merosotnya elektabilitas Demokrat seperti terlihat dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Elektabilitas Partai Demokrat disebut tinggal 8,3%.
Solusi itu, pertama, SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Demokrat. Kedua, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis.
Ketiga, elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi. Keempat, Majelis Tinggi melakukan penataan dan penertiban organisasi partai, integritas, kredibilitas, dan kinerja.
Kelima, keputusan Majelis Tinggi mutlak diindahkan dan dijalankan. Sanksi tegas untuk yang tidak menjalankan. Keenam, penataan, penertiban, dan konsolidasi partai yang dipimpin dan dikendalikan SBY berakhir setelah nama baik dan kondisi pulih. Ketujuh, Anas tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Anas diberi kesempatan menghadapi masalah hukum yang ditangani KPK.
Kedelapan, Demokrat mengutamakan penataan, penertiban, dan pembersihan partai dari unsur- unsur negatif. Setelah itu, baru melakukan ikhtiar untuk Pemilu 2014 . Mereka yang tidak suka terhadap kebijakan dan penyelamatan Demokrat yang dipimpin SBY dipersilakan meninggalkan untuk diisi pejabat baru. (Sandra Gatra/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
