LMAN Targetkan Ganti Rugi Pembebasan Lahan IKN Rp 1,9 Triliun Rampung Tahun Ini

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggaran pembebasan lahan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) masih tersisa Rp 1,9 triliun. LMAN Menargetkan sisa anggaran tersebut bisa tuntas direalisasikan tahun ini.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menyampaikan, anggaran pengadaan lahan IKN dianggarkan Rp 3,4 triliun, namun baru terealisasi Rp 1,4 triliun di sepanjang 2023.

“Jadi dari alokasi Rp 3,4 triliun, yang Rp 1,4 triliun sudah kita bayar, tinggal sisanya sekitar Rp 1,9 triliun itu yang nanti tergantung tahun ini kita selesaikan,” tutur Rustanto dalam media briefing, Selasa (23/1).

Baca Juga: Pembebasan Lahan di IKN Sudah Telan Dana Rp 1,43 Triliun di Sepanjang 2023

Dia menyampaikan, pihaknya akan mengoptimalisasi serapan anggaran tersebut agar bisa rampung disalurkan tahun ini.

Adapun pembebasan lahan tersebut dilakukan dalam bentuk ganti rugi. LMAN menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menentukan harga lahan yang akan dibeli dari masyarakat agar sesuai dengan harga pasar.

“Makanya kita pengennya dalam PSN itu kalau bisa ya jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama nanti ruas-ruas berikutnya ada spekulasi yang harganya bisa makin tinggi karena ada spekulan bermain,” ungkapnya.

Baca Juga: LMAN: Realisasi Pengadaan Lahan PSN Tahun 2017-2023 Mencapai Rp 123,87 Triliun

Rustanto menambahkan, masih banyak lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum dilakukan pembebasan lahannya. Bahkan di kawasan inti IKN juga belum semuanya diproses.

“Jadi sebetulnya ketika itu belum selesai, bisa jadi karena memang tinggal bayar saja. Tahun ini masih mungkin membayar lagi untuk pembebasan lahan yang di kawasan inti,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia juga menyampaikan, ada kemungkinan anggaran pengadaan lahan di IKN bisa bertambah dari yang sudah dianggarkan Rp 3,4 triliun. Hal ini karena pembangunan IKN masih terus berproses. Anggaran tambahan tersebut pastinya akan menyesuaikan kebutuhan proyek IKN ke depannya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News