Reporter: Adinda Ade Mustami, Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah sepakat menaikkan target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 dari 5,1% menjadi 5,2%.
Namun, kenaikan target pertumbuhan ekonomi dinilai tak sejalan dengan kondisi riil di lapangan, sehingga dikhawatirkan target itu akan sulit tercapai. Salah satu indikatornya adalah Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang memprediksi pertumbuhan dunia usaha kuartal III-2017 makin terbatas seiring berakhirnya faktor musiman Ramadan dan libur Idul Fitri (Harian KONTAN, Selasa 11 Juli 2017).
Selain itu penjualan ritel juga melemah. Penjualan sepeda motor sepanjang Januari - Mei 2017 turun 5% dibandingkan periode sama tahun lalu. Sedangkan stimulus belanja belum maksimal. Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja modal pemerintah sepanjang semester I-2017 hanya Rp 47,5 triliun atau 24,4% dari pagu APBN. Nilai itu tumbuh 6,98% year on year (YoY). Sedangkan pada kuartal I-2017, realisasi belanja modal sebesar Rp 11,8 triliun, tumbuh 15,69% YoY.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pelemahan ekonomi domestik selama tiga tahun terakhir masih terasa hingga kini. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah tidak bisa mengandalkan mesin pertumbuhan ekonomi dari APBN saja.
Sri Mulyani bilang, ada tiga mesin untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai positif di atas 5% pada kuartal IV 2016.Pertama: konsumsi masyarakat yang hampir 59% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, investasi yang besarnya lebih dari 20% dari PDB. Ketiga, dari ekspor yang menunjukkan tren positif dengan rebound besar pada kuartal I tahun ini sehingga mampu tumbuh 8,6%. "Kalau mesin-mesin ini berjalan baik, ekonomi bisa terdorong," kata Ani, panggilan karib Menkeu, Selasa (11/7).
Dia menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP 2017 telah menggambarkan keinginan untuk akselerasi belanja pemerintah untuk hal-hal prioritas dan produktif. Apalagi RAPBNP 2017 juga menampung penambahan anggaran pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur dan dana persiapan Asian Games. "Itu semua adalah investasi dalam belanja modal yang diharapkan bisa menambah kegiatan ekonomi masyarakat," ujar dia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara yakin pertumbuhan ekonomi tahun ini masih bisa mencapai angka 5,2%. Meski pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah melambat, pihaknya optimistis melihat komponen lain penyumbang pertumbuhan. "Kami masih optimistis konsumsi rumah tangga, semoga saja bisa ke 5,1% tahun ini," katanya di Gedung DPR.
Dalam Nota Keuangan RAPBNP 2017, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh 5,1%. Angka perkiraan itu lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 5%. Kenaikan proyeksi disebabkan oleh perbaikan ekspor dan impor yang akan meningkatkan penghasilan masyarakat. Ekspor dan impor diperkirakan masing-masing tumbuh 4,8% dan 3,9%, juga lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang masing-masing sebesar 0,1% dan 0,2%.
Sementara itu konsumsi pemerintah diperkirakan hanya tumbuh 4,6%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,8%. Begitu juga dengan investasi yang diperkirakan hanya tumbuh 5,4%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 6%.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa tertolong aktivitas investasi. Sebab belakangan ini investasi bangunan cenderung membaik, tercermin dari penjualan semen yang April-Mei 2017 tumbuh 12,3% YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal pertama 2017 0,5% YoY.
Selain itu investasi non-bangunan juga membaik tercermin dari perbaikan impor suku cadang dan perlengkapan, baik barang modal atau alat angkutan serta masih stabilnya penjualan alat berat. "Kini tugas pemerintah memberi stimulus agar investasi lebih kencang lagi, seperti dengan pembebasan lahan dan penghapusan Perda penghambat investasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
