Lahan Bekas Karhutla Ditanami Sawit, BPGMN Tegaskan Harus Dikembalikan Jadi Hutan

Senin, 09 November 2026 / 16:18 WIB

ILUSTRASI. Lokasi kebakaran di Taman Nasional Sebangau (ANTARA FOTO/Auliya Rahman)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menegaskan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berada di kawasan hutan dan kemudian ditanami kelapa sawit harus dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai hutan.

Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan, penanganan lahan bekas karhutla tidak bisa hanya berfokus pada pemulihan kondisi lahan. Pemerintah juga perlu menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran, terutama jika setelahnya ditemukan aktivitas penanaman sawit.

"Untuk lahan yang terbakar tentu harus dicari dulu siapa pembakarnya. Bisa jadi nanti justru yang menanam itu yang membakarkan. Ini harus ditindak terlebih dahulu," ujar Satyawan saat ditemui di acara konferensi pers Kementerian Kehutanan, Senin (9/11/2026).

Menurut Satyawan, pemerintah telah memiliki ketentuan yang melarang pembakaran lahan untuk kepentingan persiapan lahan. Karena itu, dugaan pembakaran yang berkaitan dengan aktivitas penanaman sawit perlu ditelusuri dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Satyawan menekankan bahwa status lahan menjadi aspek penting dalam menentukan penanganan setelah kebakaran. Apabila lahan tersebut merupakan kawasan hutan, maka tidak semestinya dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.

Ia menjelaskan, kelapa sawit bukan termasuk tanaman hutan. Dengan demikian, kawasan hutan yang terbakar dan kemudian ditanami sawit harus dipulihkan sesuai fungsi peruntukannya.

"Kalau itu kawasan hutan, ya tidak boleh ditanami sawit. Mestinya harus dikembalikan, dari hutan menjadi hutan kembali," tegasnya.

Satyawan menambahkan, pemulihan kawasan tersebut bukan sekadar mengganti tanaman yang mati akibat kebakaran dengan komoditas perkebunan. Restorasi perlu diarahkan untuk mengembalikan vegetasi hutan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kawasan tersebut.

Karena itu, lahan hutan yang terbakar perlu ditanami kembali dengan jenis pohon yang merupakan bagian dari ekosistem hutan setempat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan, penanganan persoalan tersebut harus mengacu pada regulasi mengenai kawasan hutan dan pemanfaatannya. BPGMN melihat ketentuan yang sudah ada sebagai dasar untuk menentukan langkah pemulihan, bukan semata-mata mengambil tindakan berdasarkan keberadaan tanaman sawit di lahan bekas terbakar.

"Kalau dari sawit yang di hutan, lahan hutan yang terbakar tentu harus lalu dijadikan kembali menjadi hutan dengan tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang merupakan pohon-pohon hutan yang ada di situ," ungkap Satyawan.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan penyegelan di lokasi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kalimantan Barat, Selasa, (6/9/2026).

Raja mengatakan penyegelan ini tindak lanjut adanya temuan aktivitas penanaman sawit setelah asap di lokasi baru saja padam.

"Sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Ini banyak sekali yang nakal. Ini (di lokasi penyegelan) baru saja asapnya padam tapi sudah mulai ditanam sawit ini ya,” ujar Raja dalam keterangannya.

Menurutnya, penyegelan ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas di lokasi tersebut.

Raja menjelaskan penyegelan dilakukan oleh Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan bersama Polri dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang.

Dalam penindakan ini, menurutnya satu alat berat telah disita.

Raja menilai pihak pengelola lokasi ini telah semena-mena karena area yang sebelumnya terdampak karhutla langsung ditanami sawit.

“Ya itu, mereka dengan sewenang-wenang ya mereka bakar, masyarakat menjadi napas sesak, nah kemudian mereka sudah mulai tanam sawit. Oleh karena itu sudah kita tindak, sudah kita sita alat beratnya dan sedang diproses di Polda. Kerja sama dengan Gakkum Kehutanan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News