Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK akan meninjau sejauh mana validitas informasi yang beredar mengenai pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi partai pengusung Joko Widodo saat pemilu presiden lalu.
Abraham disebut melakukan pertemuan itu untuk mengutarakan keinginannya mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden.
"Kalau disampaikan ternyata benar, ya tentu kami harus melihat sejauh mana dokumen (informasi) soal itu," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1).
Johan mengatakan, KPK menghormati hak siapa pun untuk memberikan informasi apa pun ke publik, termasuk mengenai isu yang mengaitkan nama petinggi KPK itu. Namun, ia menekankan jangan sampai informasi yang diumbar ke publik ditujukan untuk merusak nama baik orang terkait.
"Siapa pun boleh melakukan apa pun asal jangan sampai dalam rangka mendiskreditkan orang. Meskipun yang terlibat ketua KPK, tentu KPK ada di sana," kata Johan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa telah terjadi pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya, lebih dari lima kali. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden.
"Memang terjadi pertemuan antara petinggi PDI-P, partai koalisi dengan Abraham Samad. Saya sendiri menjadi saksi pertemuan itu," ujar Hasto.
Cerita mengenai pertemuan itu mulanya beredar di situs citizen journalism Kompasiana yang berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Hasto mengatakan, cerita itu benar adanya. Hasto menjelaskan, pada 19 Mei 2014, satu hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan ke Abraham bahwa Jokowi menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.
Saat itu, kata Hasto, Abraham sudah mengetahui keputusan itu karena melakukan penyadapan. Abraham, lanjut dia, menuding Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang kini ditetapkan KPK sebagai tersangka, sebagai pihak yang menggagalkan pencalonan Abraham sebagai wakil presiden.
Namun, Hasto menegaskan bahwa kisah lobi politik ini diungkap bukan lantaran manuver KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Hasto mengaku hanya geram lantaran Abraham menyangkal kisah lobi politiknya di hadapan media massa. PDI-P beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
