Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam pegawai PT Hutama Karya (Persero), Kamis (2/10). Mereka dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Budi Rachmat Kurniawan terkait kasus dugaan korupsi proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Tahap III di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2011 di Sorong, Papua.
"Enam staf PT Hutama Karya aka menjalani pemeriksaan sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Kamis.
Kendati demikian, Priharsa tidak mengetahui pertanyaan yang akan diajukan penyidik KPK kepada enam orang tersebut. Yang jelas menurutnya, keterangan enam pegawai PT Hutama Karya tersebut dibuthkan lantaran diduga mereka mengetahui soal kasus ini.
Adapun enam orang yang dimaksud, yakni Ikin Sodikin, Andri Budi Setyawan, Agus Maulana, zaim Susilo, Tjahjo Purnomo, Widi Sadmoko.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan General Manager PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan sebagai tersangka. Budi, yang kini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT Hutama Karya tersebut diduga melakukan penyalahgunaan wewenangan dalam proyek tersebut.
Modus dalam kasus tersebut salah satunya diduga adanya penggelembungan (mark up) anggaran proyek senilai Rp 70 miliar tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 24,2 miliar.
Budi dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Juru Bicara KPK Johan Budi pernah mengatakan, akan menjerat pihak Kementerian Perhubungan sebagai tersangka berikutnya dalam kasus ini. Pasalnya, Kementerian Perhubungan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus ini. Kendati demikian, Johan masih enggan menjelaskan lebih jauh pihak yang dimaksud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
