Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, penindakan dan pencegahan korupsi terus dilakukan oleh lembaganya secara beriringan. Hal itu menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Agus menyoroti dua pernyataan Jokowi terkait korupsi. Pertama, bahwa pencegahan korupsi harus terus berjalan tanpa mengganggu keberanian berinovasi. "Pencegahan dan penindakan juga harus mengikuti kemajuan teknologi. Di sini juga pentingnya kerja sama regional dan internasional," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8).
Kedua, Agus menyoroti pernyataan Jokowi bahwa keberhasilan penegakan hukum tak hanya berdasarkan jumlah kasus dan berapa orang yang dihukum, melainkan juga pada pencegahan dan berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.
Baca Juga: Ini kronologi lengkap bos dealer Jaguar suap 4 pegawai pajak
"Menurut saya, keduanya (penindakan dan pencegahan) sudah dijalankan KPK hari ini dan juga yang akan datang. Dalam hal penindakan, langkah yang tegas tanpa pandang bulu harus dan wajib tetap dilaksanakan," kata Agus.
Agus menyatakan pencegahan juga dilakukan secara masif dengan menyasar sektor strategis, seperti sumber daya alam, infrastruktur, dana alokasi khusus, perpajakan, dana bantuan sosial, pendidikan hingga kesehatan.
Ia juga menyinggung upaya KPK mendorong perbaikan tata kelola partai, Pemilihan Umum (Pemilu), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu sebagai bentuk komitmen KPK dalam perbaikan sistem dan tata kelola di berbagai sektor.
Baca Juga: Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini dipanggil KPK terkait suap proyek PUPR
"Dalam hal pencegahan, jumlah uang negara yang diselamatkan oleh KPK memang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dirampas dalam penindakan. Nilainya triliunan. Detail angkanya nanti akan di-release," ujar Agus. (Dylan Aprialdo Rachman)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Soroti 2 Poin Pidato Kenegaraan Jokowi di Sidang Bersama DPD-DPR"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
