KPK Lantik Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator

Reporter: Aura Putri | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik tujuh pejabat untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan lembaga antirasuah tersebut.

Pelantikan dipimpin Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Empat pejabat yang dilantik pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Arend Arthur Duma sebagai Direktur Antikorupsi Badan Usaha, Imam Turmudhi sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, serta Juned Junaidi sebagai Inspektur.

Baca Juga: Mulai 2027, Jurusan IPA-IPS-Bahasa Kembali Dibuka Di SMA, Jurusan Lain Juga Disiapkan

Sementara itu, tiga Jabatan Administrator diisi oleh Amalia Rosanti sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Pengawas, Elih Dalilah sebagai Kepala Sekretariat Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Raden Natalia Kristianto sebagai Kepala Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi.

Sekjen KPK Cahya H. Harefa mengatakan, pengisian jabatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan KPK dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi.

Menurut Cahya, pengisian jabatan dilakukan melalui penerapan manajemen talenta sebagai bagian dari penguatan sistem merit di lingkungan KPK. Penempatan pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, serta hasil penilaian kinerja.

“Proses ini diharapkan semakin memperkuat penerapan merit system, sekaligus membangun kepercayaan bahwa setiap insan KPK memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengemban amanah sesuai kapasitas serta kompetensinya,” kata Cahya dikutip dari laman resmi KPK, Jumat (6/11/2026).

Baca Juga: Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Cahya juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, menetapkan prioritas kerja, serta memastikan target kinerja sejalan dengan arah strategis KPK.

Ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, setiap keputusan dan tindakan pejabat akan mencerminkan kredibilitas lembaga serta mempengaruhi kepercayaan publik.

Karena itu, Cahya mengingatkan para pejabat agar menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kredibilitas KPK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

KPK Ungkap Fee Rp1,5 Miliar untuk Buka Blokir HGB Summarecon di Bogor

KPK Sebut Fahd El Fouz Residivis Tiga Kali Terjerat Kasus Korupsi

KPK Usut Kasus di ATR/BPN, Wamen Ossy Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Normal