/2017/04/26/763419987.jpg "KPK buru aset perusahaan Sjamsul Nur Salim")
Reporter: Teodosius Domina | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji secara serius penggunaan aturan pidana korporasi dalam perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pada kasus ini, KPK telah menetapkan Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka terkait penerbitan surat keterangan lunas fiktif kepada Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI.
"Penyidik mempertimbangkan secara serius mengenai penerapan pidana korporasi karena seperti kita tahu salah satu fokus KPK ialah soal pengembalian aset atau asset recovery," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK.
Dengan penerapan langkah hukum seperti yang diatur dalam Perma No. 13/2016 ini, KPK berusaha mengembalikan kerugian negara senilai Rp 3,7 triliun. Untuk mendapat dana sebanyak itu, KPK akan menelusuri aset obligor meskipun aset tersebut berada di luar negeri.
"Dalam hal terdapat aset di luar negeri, kerjasama international akan dilakukan baik dengan jaringan yg sudah ada dan kerjaasama lain yg sudah difasilitasi sesuai UNCAC (United Nation Convention Against Corruption)," imbuhnya.
Sebagai obligor, Sjamsul saat ini tengah dicari KPK. Sjamsul merupakan pemilik PT Gajah Tunggal yang bergerak dalam bidang distribusi ban luar dan ban dalam untuk berbagai kendaraan.
Perusahaan ini juga diketahui memiliki lima pabrik ban yang berlokasi di Tangerang, Banten. Untuk menopang industri ini, Sjamsul juga mendirikan pabrik produsen polimer sintetik sebagai bahan dasar karet ban.
Sjamsul juga dikenal karena membesarkan perusahan ritel PT Mitra Adi Perkasa (MAP). Setelah tak dimiliki Sjamsul, perusahaan ini sering bergonta-ganti pemegang saham mayoritas pada kurun waktu 2002-2007. MAP merupakan perusahaan ritel yang memasok produk dari merek-merek kenamaan seperti Zara, Marks&Spencer, SOGO, SEIBU, Debenhams, Oshkosh B'Gosh, Reebok termasuk gerai kopi Starbucks.
Apakah aset pada perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan dana obligasi kepada Bank BDNI, KPK masih terus mengusut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
