KPK bantah selidiki dugaan korupsi di Pemprov DKI

Selasa, 30 Juli 2013 / 14:47 WIB

ILUSTRASI. Saksi terlapor kasus aplikasi Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/2/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kedatangan sembilan petugasnya ke kantor Balai Kota DKI Jakarta.

Meski demikian, juru bicara KPK Johan Budi membantah kalau hal tersebut dilakukan karena pihaknya mengendus dugaan korupsi di Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Dharma Jaya.

Menurutnya kunjungan itu terkait kajian yang dilakukan Direktorat Pencegahan KPK. "Ini bukan penyelidikan tapi kajian sistem. Ini kajian soal sapi dalam negeri," kata Johan kepada Kontan, Selasa (30/7).

Menurutnya, kajian tersebut dilakukan karena DKI Jakarta termasuk kota dengan konsumsi daging sapi paling banyak. Bahkan, Johan mengatakan, sebelumnya tim KPK juga sudah melakukan kajian di Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah peternak sapi potong.

Saat ditanya mengapa kajian KPK juga dilakukan di Dishub DKI Jakarta, Johan mengatakan, hal itu masih terkait persoalan sapi dalam negeri. "Itu mau melihat bagaimana transportasi perdagangan daging," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengungkapkan KPK menemukan adanya indikasi korupsi di Dishub DKI dan PD Dharma Jaya. Tetapi, kata Johan, kajian tersebut belum menghasilkan kesimpulan. Menurutnya hingga kini kajian masih terus berjalan.

Sebelumnya Ahok mengungkapkan, adanya pertemuan antara pihak KPK dengan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, pembicaraan dilakukan terkait masalah trayek dan KIR di Dishub serta masalah distribusi daging di PD Darma Jaya. Kata dia, KPK melihat adanya potensi korupsi dalam sejumlah permasalahan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News