Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Rapat pembahasan bantuan langsung sementara untuk masyarakat (BLSM) antara Kementerian Sosial dan pihak DPR belum selesai dengan sempurna. Komisi VIII DPR RI tidak menjelaskan mengenai bagaimana pemenuhunan anggaran dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubdisi dalam postur rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2013.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria hal tersebut akan diputuskan di Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Kesimpulan terakhir di Banggar. Itu kita dukung," kata Sayed saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/5).
Politikus Partai Golkar itu menilai, persoalan kekurangan anggaran BLSM yang diungkapkan Kemensos tak perlu dipersoalkan. Sayed beralasan kebutuhan BLSM itu dapat dipenuhi dengan pemenuhan target lifting minyak dan penghematan bbm bersubsidi. Ia menyakini dua hal tersebut dapat memenuhi kekurangan anggaran proyek dana kompensasi.
Hak tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Sekjen Kemensos Toto Budi Utomo Santosa. Menurutnya persoalan kekurangan alokasi BLSM memang sedianya tidak diputuskan dalam rapat dengan komisi VIII DPR malam ini. Ia pun beralasan program dana kompensasi itu akan dibahas tersendiri karena ABPNP 2013 belum dibahas.
"Nah APBNP belum dibahas, nanti kita bahas tersendiri," urainya.
Sebelumnya dalam pemaparan anggaran, Toto justru mengungkapkan adanya kekurangan anggaran BLSM. Kata dia, dari total anggaran sebesar Rp 15,53 trilun masih ada kekurangan sebesar Rp 46,73 miliar.
“Saat ini alokasi dana yang tersedia untuk rencana BLSM sebesar Rp 12.008.115.145.689 sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 46.729.825.000,” kata Toto saat membacakan paparannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/5).
Sayangnya saat ditanya mengenai bagaimana pemenuhan kekurangan tersebut akan ditutup, Toto belum dapat memastikan pos anggaran mana yang akan digunakannya. Kemudian ketika kembali dikonfirmasi mengenai keberadaan dana sebesar Rp 12,008 triliun yang diklaimnya sudah tersedia, ia kembali bungkam. Toto hanya mengatakan kekurangan sebesar Rp 46,73 miliar itulah yang akan diusulkannya dalam APBNP 2013.
“APBN (2013) gak ada untuk BLSM. Alokasi BLSM ada uang sendiri bukan uang Kemensos,” terangnya.
Seperti diketahui akibat rencana kenaikan BBM bersubsidi pemerintah mengadendakan beberapa skema pemberian dana kompensasi dalam Program Perluasan dan Percepatan Perlindungan Sosial (P4S). Rencananya ada 3 kementerian yang akan terkait langsung dalam progran tersebut, yaitu Kemenag,Kemendiknas dan Kemensos. Salah satu bentuk dana kompensasi tersebut adalah pemberian BLSM sebesar Rp 150 ribu selama 5 bulan. Berikut rincian alokasi penggunaan dana BLSM adalah sebagai berikut :
a. Bantuan tunai Rp 150.000 x 5 bulan = RP 11.648.172.750.000
b. Safeguarding (dana operasional) sebesar RP 406.675.720.689 untuk kebutuhan :
1. Imbal Jasa PT Pos 2 tahap x Rp 9000,- = Rp 279.556.146.000
2. Pencetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos = Rp 70.463.679.689
3. Operasional pengamanan distribusi bantuan Rp 9.926.0707.000
4. Operasional pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)/PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Rp 46.729.825.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
