Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usulan kenaikan biaya haji menuai pro dan kontra. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang meyakini bahwa usulan kenaikan ibadah haji tahun ini masih dapat ditekan.
"Mungkinkah masih bisa diturunkan? saya bilang bisa," kata Marwan dalam diskusi "Hitung-Hitungan biaya haji 2023," dipantau daring, Minggu (12/2).
Marwan meyakini bahwa Pemerintah Indonesia masih bisa melakukan lobi kepada Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya biaya haji yang ditawarkan pemerintah sudah semestinya bisa diturunkan selayaknya tawar menawar antara pedagang dan pembeli.
Marwan menjelaskan bahwa alasan Kerajaan Arab Saudi melakukan kenaikan biaya karena alasan pemulihan infrastruktur karena pandemi. Namun, menurutnya alasan ini sudah tidak lagi valid lantaran ekonomi sudah berangsur pulih.
Baca Juga: Hitungan Biaya Haji Belum Sentuh Titik Temu
Selain itu, ia juga mengusulkan agar ada kebijakan memangkas pelaksanaan ibadah haji menjadi 30 hari saja. Ia menilai waktu ibadah haji Indonesia terlalu lama yang juga akan menambah banyak biaya.
"Kalau 30 hari itu akan mengurangi sebagian besar pembiayaan. Kita sudah tanya pemerintah dan jawabannya butuh dialog serius dengan Saudi," tutur Marwan.
Marwan mengatakan, usulan mempersempit waktu ibadah haji dapat menjadi salah satu solusi paling konkret untuk menurunkan biaya haji 2021.
Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan, pihaknya telah bertemu dengan Otoritas penerbangan Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA). Sejumlah hasil pertemuan didapat dari pertemuan tersebut.
Salah satunya yaitu terkait adanya penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi Rp 96,47 dari sebelumnya Rp 98,89 juta. Artinya ada pengurangan Rp 2,41 juta.
Baca Juga: Kemenag Terus Kaji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023
"Kemenag juga sedang mengajukan perubahan komposisi landing Jeddah dan Madinah menjadi 55:45 atau lebih, untuk mengurangi penempatan jemaah haji pada peak season di Madinah," ujar Hilman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/2).
Hilman menyebut, masih ada potensi pengurangan BPIH, misalnya dari efisiensi tiket penerbangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
