Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan tidak ada kebocoran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan pemerintah dalam registrasi kartu prabayar.
"Pemerintah dalam hal ini Kominfo tidak memiliki datanya, yang Kominfo tahu sudah berapa jumlah nomor yang teregistrasi. Soal data tetap ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)," ungkapnya saat ditemui di kawasan istana negara, Senin (5/3).
Dia menjelaskan, apa yang dilakukan Kominfo dan operator hanyalah mencocokkan data dari pelanggan, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dengan database milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
"Operator hanya mencocokkan NIK dan no KK dengan database milik Dukcapil. Bukan datanya di operator, jadi proses itu hanya konfirmasi saja," jelas Rudiantara.
Pihaknya pun menjamin, pihak Dukcapil sendiri tidak akan membocorkan informasi kependudukan, karena kerahasiaanya itu sudah dijamin oleh UU tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Menurutnya, terjadinya kebocoran NIK atau nomor KK seseorang dalam proses registrasi kartu prabayar itu justru akibat minimnya pengamanan terhadap data pribadi orang itu sendiri. Pasalnya, ada banyak orang yang menyebarkan NIK dan KK-nya sendiri di dunia maya.
Apalagi, penyebarannya itu dilakukan sebelum masa registrasi nomor telepon prabayar ditetapkan yakni Oktober 2017. "Nih, kalau kita search di Google Kartu Keluarga, muncul banyak KK orang-orang, nah ini yang bisa yang bisa dipergunakan oleh oknum," tutur Rudiantara sambil mempraktikkan dengan ponsel pribadinya.
Maka dari itu dia mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan pengamanan terutama terkait data pribadi. "Jagalah data NIK dan KK jangan disebarkan ke orang," tegas dia.
Dia bilang, pihaknya masih mengevaluasi nomor telepon yang sudah teregistrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
