Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang dipermanenkan diyakini akan bubar di tengah jalan. Ideologi serta kepentingan partai yang berbeda-beda menjadi penyebabnya.
Seberapa mungkin hal tersebut dapat terjadi? Politisi Partai Golongan Karya yang menjadi tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Nusron Wahid menjelaskan, situasi di DPR RI sangat fluktuatif dan dinamis. Dalam isu-isu tertentu, kadang partai politik bisa sangat kompak. Namun pada isu lainnya bisa pecah.
"Misalnya, nanti PDI-P mengusung pansus Lapindo. Saya yakin PAN dan Gerindra akan setuju. Kenapa? Ya, kalau dia enggak begitu ya enggak dapat pemilih di Jawa Timur. Bisa-bisa hanya tinggal Golkar yang enggak setuju," ujar dia kepada Kompas.com, Kamis (18/7).
"Contoh lain, ada yang mengusung isu pansus penculikan orang. Mungkin saja tinggal Partai Gerindra saja yang tidak setuju. Koalisi itu saya yakin bubar di tengah jalan," lanjut dia.
Oleh sebab itu, Nusron melanjutkan, kubu Jokowi-JK tidak terlalu khawatir atas koalisi partai politik permanen pengusung Prabowo-Hatta tersebut. Nusron yakin, program yang dilandaskan pada semangat kepentingan pembangunan rakyat akan mengalahkan koalisi yang hanya dilandaskan pada semangat mengganjal jalannya pemerintahan. Jika keyakinan tersebut benar terjadi, lantas apa yang mendasari terbentuknya koalisi itu?
"Saya melihatnya jangka pendek. Mungkin dia mau menyasar ketua DPR. Itu saja," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, enam partai politik pengusung Prabowo-Hatta memformalkan koalisi mereka di parlemen periode 2014-2019, Senin (14/7/2014) sore. Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih di parlemen tersebut adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat.
"Menyusul disahkannya UU MD3 (susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD) pada 8 Juli pekan lalu, Koalisi Merah Putih (KMP) besok, 14 Juli, akan memformalisasi kesepakatan koalisi di parlemen dengan menandatangani kesepakatan kerja sama enam partai politik parlemen yang beranggotakan 353 kursi (63 persen) kursi parlemen 2014-2019," kata Romahurmuziy, sekretaris jenderal DPP PPP.
"Penandatanganan ini sekaligus sinyal bahwa berdasarkan gelombang data yang masuk ke dalam server real count di pusat tabulasi nasional Koalisi Merah Putih, pemenang Pilpres 2014 adalah pasangan Prabowo-Hatta. Karenanya, sinyalmen yang dilontarkan sejumlah pihak akan adanya perubahan peta koalisi adalah tidak berdasar," lanjut dia. (Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
