CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.891   -76,00   -0,48%
  • IDX 7.245   -63,56   -0,87%
  • KOMPAS100 1.108   -9,65   -0,86%
  • LQ45 880   -6,33   -0,71%
  • ISSI 220   -1,67   -0,76%
  • IDX30 451   -3,42   -0,75%
  • IDXHIDIV20 542   -4,51   -0,82%
  • IDX80 127   -1,12   -0,87%
  • IDXV30 136   -1,39   -1,01%
  • IDXQ30 150   -1,34   -0,88%

Koalisi Merah Putih akan tagih janji Jokowi-JK


Senin, 27 Oktober 2014 / 22:55 WIB
Koalisi Merah Putih akan tagih janji Jokowi-JK
ILUSTRASI. Cara mencari film di Telegram.


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham enggan mengomentari nama-nama menteri dalam Kabinet Kerja, yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo. Idrus yang juga mewakili Koalisi Merah Putih (KMP) lebih memilih untuk menagih program masing-masing kementerian.

"Posisi saya sebagai koordinator KMP, di luar pemerintahan, jadi tidak dalam kapasitas menilai orang. Kami tunggu, apa program Kabinet Kerja," ujar Idrus, saat ditemui sebelum mengikuti pertemuan internal Golkar di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Idrus menegaskan bahwa KMP menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden dalam memilih para anggota kabinet. Menurut dia, KMP juga menghargai komitmen Jokowi untuk mendapatkan kabinet yang bersih. Menurut Idrus, tugas KMP saat ini adalah menunggu realisasi dari konsep pemerintahan yang telah dibentuk Jokowi.

Beberapa hal yang paling berkaitan langsung dengan rakyat, seperti masalah pangan, pengangguran, dan kemiskinan perlu segera diambil kebijakan. "Kami akan siap untuk mengawal. Kami juga siap untuk mengkritisi," kata Idrus.

Meskipun demikian, Idrus menganggap Kabinet Kerja Jokowi-JK akan mengalami kesulitan dalam mencapai program-program kerja. Beberapa perubahan dan nomenklatur dalam kementerian dinilai dapat memperlambat kerja para menteri.

Menurut Idrus, masing-masing kementerian yang mengalami perubahan akan segera dituntut adanya penyesuaian dalam bidang birokrasi. Selain itu, masih diperlukan waktu untuk menunggu keputusan Presiden dan mempersiapkan orang-orang di dalam kementerian.

"Belum lagi kementerian yang berhubungan daerah, kemudian menyesuaikan anggaran. Ini butuh waktu, paling tidak 5-6 bulan," kata Idrus. (Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×