Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kinerja realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke depan dinilai masih akan menghadapi tekanan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menyampaikan bahwa tren realisasi PNBP masih akan berada di bawah tekanan.
Hal ini terutama disebabkan oleh faktor eksternal, seperti pelemahan harga komoditas global dan potensi kebijakan dagang dari Amerika Serikat (AS), termasuk kemungkinan penerapan tarif resiprokal.
Menurutnya, faktor-faktor tersebut dapat mengganggu kinerja sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang utama PNBP, seperti sektor pertambangan serta minyak dan gas (migas).
“Pemerintah harus waspada dan segera melakukan reposisi strategi penerimaan negara agar tidak terlalu tergantung pada sektor-sektor yang volatilitasnya tinggi. Ada risiko PNBP kembali menurun jika tidak ada langkah korektif yang signifikan,” tutur Riefky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/5).
Baca Juga: Realisasi PNBP Hingga April 2025 Tercatat Turun, Hanya Mencapai Rp 153,3 Triliun
Rizal menambahkan bahwa tanpa adanya kontribusi dividen dari BUMN, yang saat ini setorannya telah dialihkan ke BPI Danantara, serta dengan kondisi harga komoditas yang belum menunjukkan pemulihan, tren penurunan PNBP kemungkinan besar masih akan berlanjut dalam waktu dekat.
Meski demikian, potensi penurunan tersebut masih bisa dikendalikan jika pemerintah segera melakukan diversifikasi dan mendorong sektor-sektor lain yang selama ini belum optimal, seperti sektor jasa dan pemanfaatan aset negara.
Rizal membeberkan bahwa pemerintah perlu memperluas basis penerimaan negara secara lebih progresif. Mengandalkan komoditas saja dinilai tidak lagi cukup.
Selain itu, optimalisasi aset negara, perbaikan tata kelola PNBP sektoral khususnya melalui hilirisasi industri padat karya berbasis sumber daya pertanian dan pertambangan yang memiliki nilai tambah tinggi dan pasar global yang terdiversifikasi hingga percepatan digitalisasi pelayanan publik, dapat menjadi solusi konkret.
Baca Juga: Target Setoran PNBP SDA Rp 217,96 Triliun Sulit Tercapai, Ini Penyebabnya
“Yang terpenting, harus ada konsistensi regulasi dan perbaikan iklim investasi. Regulasi tidak boleh cepat berubah agar kepastian bisnis tercipta, serta perizinan yang mudah agar sumber PNBP baru bisa tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan penerimaan negara yang lebih luas,” tandasnya.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat, realisasi PNBP hingga April 2025 mencapai Rp 153,3 triliun atau sudah mencapai 29,8% dari target. Realisasi tersebut tercatat turun 24,59% bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 153,3 triliun.
Selanjutnya: Pembiayaan Produktif Fintech P2P Masih Seret, Modalku: Perluas Akses & Jaga Kualitas
Menarik Dibaca: 5 Langkah Cerdas Memulai Menabung di Tahun 2025 yang Bisa Dilakukan Siapa Saja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
