Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengakuisisi perusahaan beras asal Kamboja untuk memaksimalkan cadangan beras pemerintah (CBP).
Namun, rencana akuisisi perusahaan beras Kamboja ini dinilai kurang tepat.
Pengamat Pertanian Center of Reform (CORE), Eliza Mardian menilai upaya memastikan stok cadangan pemerintah seharusnya dilakukan melalui peningkatan investasi di dalam negeri dengan memaksimalkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha tani.
"Kebijakan pemerintah investasi ke luar negeri ini hanya memberikan sedikit dampak berbeda jika investasi di dalam negeri dengan melibatkan petani," jelas Eliza pada Kontan.co.id, Rabu (12/6).
Baca Juga: Amankan Cadangan Pemerintah, Jokowi Tugaskan Bulog Akuisisi Sumber Beras di Kamboja
Eliza menegaskan investasi pertanian dalam negeri sangat dibutuhkan agar ekosistem pertanian di Indonesia efisien dan bisa membentuk harga lebih baik di tingkat konsumen.
Dengan perbaikan ini, pemerintah juga bisa mendapatkan timbal untung karena pertanian menjadi salah satu sektor pendongkrak perekonomian nasional karena menyerap banyak tenaga kerja.
Sebaliknya, jika pemerintah hanya berfokus pada penyediaan pangan murah melalui akuisisi perusahaan asing dan tidak memperhatikan kesejahteraan petani, maka kinerja perekonomian diprediksi bisa anjlok.
"Sebab mesin lainnya seperti sektor industri saat ini mengalami deindustrialisasi dan proporsi tenaga kerja yang bekerja di sana pun relatif sama, tidak ada penambahan signifikan," ungkap Eliza.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim telah memperhitungkan secara matang rencana akuisisi perusahaan beras Kamboja yang akan ditugaskan kepada Bulog.
Jokowi menyebut, upaya ekspansi ke luar negeri melalui investasi perusahaan plat merah ini lebih baik daripada hanya sekedar melakukan pembelian beras dari Kamboja.
Menteri Koordinator Biadng Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan telah membantu menindaklanjuti rencana akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja.
"Sekarang tinggal kita melakukan due diligence," imbuh Luhut.
Baca Juga: Bulog Akui Belum Optimal Menyerap Beras Dalam Negeri
Luhut menegaskan langkah akuisisi ini perlu dilakukan karena mewaspadai resiko ekonomi global jangka pendek, dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.
Apalagi, konflik geopolitik terus memanas di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Bahkan, menurutnya konflik ini juga berpotensi meluas.
"Jadi kompleksitas masalah di Timur Tengah ini menjadi sangat tinggi. Menurut hemat saya akan berpengaruh terhadap tadi, bisa masalah transportasi, rute angkutan barang, yang akibatnya akan bermuara kepada masalah harga-harga komoditas energi maupun pangan," kata Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
