Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam konflik militer antara Israel dan Iran menjadi katalis yang dapat mendorong lonjakan harga minyak dunia secara signifikan.
Hal ini sekaligus menambah beban terhadap belanja subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Harga Minyak Mentah Berpotensi Naik US$5 Usai Serangan AS ke Iran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa belanja negara sangat sensitif terhadap dinamika global, khususnya harga minyak dan nilai tukar rupiah.
"Belanja negara sebagian besar dipengaruhi oleh situasi global seperti harga minyak dan kurs. Saat ini, defisit kita masih Rp 21 triliun, jauh di bawah target defisit dalam UU APBN 2024 sebesar Rp 616,2 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, belum lama ini.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa prospek harga minyak hingga akhir tahun akan sangat ditentukan oleh eskalasi konflik tersebut.
Jika ketegangan tetap terbatas pada Israel dan Iran, harga minyak kemungkinan akan stabil. Namun, jika AS terlibat lebih jauh, harga minyak bisa melonjak signifikan.
"Jika konflik meningkat dan AS terlibat langsung, harga minyak berisiko menembus US$ 100 per barel. Bahkan dalam skenario ekstrem seperti penutupan Selat Hormuz oleh Iran, harga bisa meroket ke level US$ 130 per barel atau lebih," ujar Josua kepada Kontan, Minggu (22/6).
Baca Juga: Dunia Menanti Balasan Iran Usai Trump Klaim Menghancurkan Situs Nuklir
Meski demikian, ia menilai risiko penutupan Selat Hormuz masih tergolong rendah karena akan merugikan ekonomi Iran sendiri.
Dari sisi APBN, lonjakan harga minyak global akan memberikan tekanan besar terhadap belanja subsidi energi. Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 82 per barel.
Menurut Josua, analisis sensitivitas fiskal menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga ICP sebesar US$ 1 per barel akan menambah beban subsidi energi sekitar Rp 10 triliun.
Sementara itu, tambahan penerimaan negara dari sektor migas hanya sekitar Rp 3 triliun.
"Artinya, secara bersih, setiap kenaikan harga minyak US$ 1 akan memperlebar defisit APBN sebesar Rp 7 triliun," kata Josua.
Ia memperkirakan, jika harga minyak menembus US$ 95 – US$ 100 per barel akibat eskalasi geopolitik, anggaran subsidi BBM yang ditetapkan sebesar Rp 26,7 triliun berpotensi tidak mencukupi hingga akhir tahun.
"Dalam situasi ini, defisit APBN berisiko mendekati batas maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)," tambahnya.
Baca Juga: Negara Teluk Siaga Tinggi Setelah Serangan AS ke Fasilitas Nuklir Iran
Josua menambahkan, pemerintah akan menghadapi dilema antara mempertahankan subsidi energi dengan konsekuensi pelebaran defisit, atau menyesuaikan harga BBM yang dapat mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Jika eskalasi konflik terus meningkat dan AS semakin terlibat, Josua memprediksi bahwa opsi penyesuaian harga BBM atau realokasi anggaran subsidi bisa menjadi langkah yang tak terhindarkan demi menjaga stabilitas fiskal.
Sebagai catatan, harga minyak mentah Brent pada Jumat (20/6) ditutup menguat 2,8% ke level US$ 78,85 per barel, tertinggi sejak 22 Januari 2025. Sepanjang bulan Juni, harga minyak dunia tercatat sudah melonjak sekitar 20%.
Selanjutnya: Sejumlah Emiten Dirikan Perusahaan Baru, Ini Catatan Analis
Menarik Dibaca: JT Clinic dan Cinemora Luncurkan Roadshow Talenta, Didukung Kementerian Pariwisata
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
