Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Hajatan besar nampaknya tengah disiapkan pemerintah. Yakni pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) tahun depan. Acara tersebut rencananya akan digelar di Nusa Dua, Bali Oktober 2018.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah ingin pertemuan tahunan tersebut menjadi tempat untuk mempresentasikan Indonesia. Tidak hanya dari sisi perekonomian, tetapi juga berbagai hal lainnya.
"Selain pariwisata, kita harus bisa mempresentasikan berbagai pembangunan di Indonesia," kata Sri Mulyani, Senin (10/4).
Sri Mulyani juga mengaku, dirinya akan menghadiri Pertemuan Musim Semi IMF dan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, pekan depan. Dalam pertemuan tersebut, dirinya akan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan selaku pimpinan kepanitian persiapan pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali nanti.
Ia berharap kehadiran Luhut dalam pertemuan IMF-World Bank tahun 2017 ini bisa memberikan gambaran soal pelaksanaan serta hal-hal apa saja yang bisa menguntungkan Indonesia.
Tak ingin gagal, Sri memastikan pemerintah saat ini tengah menyusun anggaran terkait persiapan pertemuan tahunan IMF-World Bank tersebut. "Kami akan teruskan dalam APBN Perubahan 2017 dan sedang kami susun," ujarnya.
Menurutnya, anggaran tersebut berupa anggaran untuk organisasi, infrastruktur, dan kegiatan lainnya yang digelar oleh kementerian atau lembaga (K/L). Ia bilang saat ini pimpinan kepanitian persiapan acara tersebut telah mengidentifikasi kebutuhan anggaran
Misalnya, anggaran infrastruktur jalan di Bali untuk menerima tamu. Selain itu, ada pula anggaran untuk logistik dan pengiriman segala hal yang dibutuhkan "Kami nanti lihat berbagai usulan anggaran dari infrastruktur yang sifatnya tahun ini dan tahun depan supaya juga bisa konsisten," tambahnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan segala hal terkait agenda yang berlangsung tahun depan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).
Tak hanya itu, Keppres tersebut juga akan mengatur mengenai hal-hal saat acara berlangsung dan hal-hal setelah acara berlangsung. "Kalau Presiden sudah dilaporkan dan semua dirasa sudah dipersiapkan, maka Keppres akan diteken," ujarnya.
Setelah Keppres ditandatangani, pemerintah termasuk pemerintah daerah akan menyelenggarakan kick-off yang menandai persiapan selama 18 bulan sebelum acara tersebut diselenggaraoan Oktober 2018 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
