Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Petisi 28 menemui Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo. Koordinator Petisi 28 Haris Rusli, mengatakan, tujuan pertemuan itu untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi yang disertai sejumlah program kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Haris menilai, program kompensasi BBM itu sebagai penipuan kepada rakyat. Selama ini pemerintah beralasan pengurangan subsidi BBM harus dilakukan karena defisit APBN semakin besar.
Padahal, menurutnya, penerimaan negara selalu mengalami peningkatan dari pajak, cukai dan berbagai pungutan lain. "Faktanya, APBN 2013 sebesar Rp 1.683 triliun, tapi justru banyak terjadi kenaikan gaji pejabat dan meningkatnya kejahatan korupsi," kata Haris kepada KONTAN di Gedung DPR, Rabu, (12/6).
Haris menepis anggapan bahwa tanpa adanya kenaikan harga, dapat memicu penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri. Menurutnya, alasan pemerintah ini sangat manipulatif. "Persoalan penyelundupan adalah masalah kriminal yang harus dijawab dengan penegakan hukum, bukan menaikkan BBM bersubsidi," imbuh dia.
Program kompensasi dari kenaikan BBM bersubsidi juga sarat penipuan. Ia mencontohkan program beras miskin (Raskin), ternyata dibiayai dari pinjaman Bank Dunia dan ADB.
Oleh sebab itu, Haris menambahkan, kebijakan BLSM tak lebih dari upaya penipuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendongkrak eksistensi politik agar kembali memenangi Pemilu 2014, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. “Kebijakan BLSM tidak akan menolong rakyat, mengingat kenaikan BBM sifatnya permanen. Di sisi lain, BLSM sifatnya sementara, hanya tiga bulan sampai dua tahun," tutup Haris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
