kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Kementerian PUPR kebut pengembangan 4 Bali Baru


Minggu, 19 November 2017 / 21:05 WIB
Kementerian PUPR kebut pengembangan 4 Bali Baru


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus terhadap empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atawa "Bali Baru" dari total 10 KSPN guna capai target kunjungan 20 juta wisatawan asing pada 2019 ke Indonesia.

Empat destinasi tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo. Percepatan penyelesaian 4 destinasi itu juga didukung ketersediaan alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2018.

“Kami akan fokus dulu melakukan penataan pada 4 destinasi tersebut. Kita akan buat Master Plannya,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Minggu (19/11).

Sejak 2015 Kementerian PUPR sendiri telah jalin kerjasama dengan Bank Dunia dalam merintis Indonesia Tourism Development Program (ITDP). Melalui kerjasama ini, dilakukan percepatan pada tiga destinasi prioritas yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.

Ada pinjaman senilai US$ 300 juta yang terinci US$ 6 juta untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata (Integrated Tourism Master Plan), dan USD 294 juta pembangunan fisik dan pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rido Matari Ichwan katakan, saat ini Kementerian PUPR sedang menunggu penetapan lelang ITMP.

“Lelang penyusunan ITMP sudah dilakukan dan kini menunggu non-objection letter dari Bank Dunia untuk penetapan pemenang,” katanya.

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik dan peningkatan kapasitas SDM, Rido bilang pelaksanaannya akan melalui skema Program for Result (PforR).

Melalui skema ini pelaksanaan program didanai dengan APBN dan APBD terlebih dahulu, kemudian diganti dengan dana pinjaman dengan beberapa kriteria yang ditetapkan dan harus dipenuhi.

Beberapa kriteria dimaksud antara lain mendorong partisipasi warga lokal, meningkatkan iklim investasi dan bisnis di sektor pariwisata, dan meningkatkan kelembagaan.

“Diantaranya pembangunan jalan akses menuju maupun jalan pada kawasan pariwisata, penataan kawasan, ketersediaan air bersih di lokasi wisata, sanitasi, drainase dan persampahan,” sambung Rido.

Sementara itu 6 KSPN lainnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 adalah Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Morotai Maluku Utara, Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara, Kepulauan Seribu DKI Jakarta, Bromo-Tengger-Semeru Jawa Timur, dan Tanjung Lesung Banten.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×