Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim kepatuhan korporasi dalam menjaga lahan gambut tinggi. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Asal tahu saja masalah pembukaan lahan yang menggunakan pembakaran.
"Pemegang konsesi sekarang kita kontrol, untuk sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sekitar 240 korporat," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam Forum Merdeka Barat 9, Jumat (17/7).
Baca Juga: Kementerian LHK siapkan tiga strategi atasi kebakaran hutan dan lahan
Siti bilang tingkat ketaatan korporasi paling rendah sebesar 86%. Selain itu upaya penegakan hukum juga terus dilakukan oleh KLHK bekerjasama dengan lembaga penegak hukum.
Berdasarkan data KLHK dari tahun 2015 total terdapat enam penegakan hukum yang sudah mencapai putusan (P21) untuk karhutla. Sementara jumlah hasil fasilitasi Polri dan Kejaksaan sebanyak 82 kasus.
Meski begitu, Siti mengakui upaya penarikan denda masih sulit. Dari total denda Rp 19,1 triliun, denda yang telah ditarik oleh KLHK masih sekitar Rp 200 miliar.
"Tidak mudah tapi proses hukum kita sempurnakan, kita tingkatkan," terang Siti.
Asal tahu saja pembakaran hutan dengan sengaja untuk membuka lahan masih terjadi. Hal itu dikarenakan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan cara biasa.
Siti bilang biaya untuk membuka lahan dengan membakar sebesar Rp 800.000 per hektare (ha). Sementara biaya pembukaan lahan dengan menebang pohon bisa mencapai 10 kali lipat atau sekitar Rp 8 juta per ha.
Baca Juga: KLHK pastikan penanganan karhutla dipersiapkan secara sistematis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
