CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.926   -32,00   -0,20%
  • IDX 7.137   -77,78   -1,08%
  • KOMPAS100 1.092   -10,78   -0,98%
  • LQ45 871   -4,94   -0,56%
  • ISSI 215   -3,31   -1,52%
  • IDX30 446   -2,03   -0,45%
  • IDXHIDIV20 539   -0,53   -0,10%
  • IDX80 125   -1,22   -0,96%
  • IDXV30 135   -0,43   -0,32%
  • IDXQ30 149   -0,44   -0,29%

Kementerian Koperasi dan UKM bakal dipecah, Pengamat: Keputusan Politis


Selasa, 15 Oktober 2024 / 16:14 WIB
Kementerian Koperasi dan UKM bakal dipecah, Pengamat: Keputusan Politis
ILUSTRASI. Pengamat Koperasi, Rully Indrawan. Pemecahan Kementerian koperasi dan UKM dinilai pengamat hanya diwarnai oleh pertimbangan politik.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto bakal merombak banyak susunan kementerian, salah satunya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Pengamat Koperasi, Rully Indrawan menilai keputusan pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua entitas yang berbeda ini hanya diwarnai oleh pertimbangan politik, daripada peruntukan mengembangkan UMKM ataupun koperasi dalam negeri. 

"Sah-sah saja karena aturan undang-undangnya sudah membuka ruang untuk struktur gemuk," kata Rully pada Kontan.co.id, Selasa (15/10). 

Rully yang juga Mantan Sesmenkop ini menilai setidaknya perlu alasan kuat untuk memisahkan Kementerian UKM dan Koperasi. 

Baca Juga: Wakapolri Agus Andrianto Mengaku Diminta Masuk Kabinet Prabowo

Selain itu, pihaknya juga berharap pemecahan ini bisa mengoptimalkan kerja-kerja di sektor UKM dan Koperasi kedepan. 

Rully menilai setidaknya perlu ada tiga tindakan yang dilakukan usai pemisahan entitas ini. Pertama, meningkatkan level kementerian UKM dan koperasi menjadi salah satu prioritas di pemerintahan periode 2024-2029. 

"Peningkatan ini akan berdampak lebuh luas, termasuk penguatan daya untuk koordinasi sumber daya yang saat ini ada di lintas kementerian/lembaga," urainya. 

Kedua, peningkatan alokasi anggaran yang saat ini rata-rata hanya dikisaran Rp 1 triliun setiap tahunya. Anggaran ini menurutnya jauh dari cukup untuk memaksimalkan kerja-kerja program prioritas pengembangan UMKM dan Koperasi. 

Anggaran untuk sektor UKM dan Koperasi juga dinilainya jauh lebih rendah daripada alokasi khusus untuk pendidikan yang mencapai Rp 400 triliun dan sektor kesehatan yang mencapai Rp 100 triliun. 

"Padahal ketiganya sektor UKM, koperasi, pendidikan dan kesehatan penting untuk menaikan indeks pembangunan manusia (IPM)," urainya. 

Ketiga, memastikan penempatkan menteri yang kapabel dibidangnya. Rully menegaskan sosok menteri penting untuk keberhasilan sektor UMKM dan koperasi kedepan. 

"Jangan yang baru belajar, kemudian tahun awal melakukan banyak perubahan kurang taktis seolah di masa lalu tidak bekerja," tutupnya. 

Baca Juga: Satu Dekade UMKM Indonesia: Pemberdayaan Produk Lokal Menembus Pasar Global

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×