Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Peta Jalan Industri Farmasi nasional sampai saat ini masih belum jelas. Walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan telah memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.
Eddy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian mengatakan, dalam Rapat Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi yang dilakukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi beberapa waktu lalu, peta jalan tersebut masih belum jelas. Padahal, ada beberapa investor yang sudah melirik pengembangan industri farmasi di dalam negeri.
"Baru mau masuk tiga investasi, tapi ya karena itu, peta jalannya belum jelas," katanya pekan lalu tanpa merinci investor yang akan masuk tersebut.
Eddy mengatakan, dalam rapat akhirnya pemerintah meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk segera mempercepat penyelesaian peta jalan pengembangan industri farmasi. Menurutnya, investasi pengembangan industri farmasi di dalam negeri menjanjikan dan karena itu harus dimaksimalkan.
Potensi menjanjikan tersebut didapat dari pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah tidak ingin anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan untuk pelaksanaan program tersebut nantinya malah habis untuk impor obat.
"Permintaan percepatan pengembangan industri farmasi menjadi satu putusan rapat, karena itu tadi Menko Perekonomian berharap bisa cepat," katanya.
Sofyan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden meminta selain cepat, Kementerian Kesehatan bisa membuat peta jalan pengembangan industri farmasi yang tajam, menyesuaikan perkembangan dunia. "Tentukan mana yang kita bisa berkompetisi, mana yang tidak, supaya kita bisa bersaing," katanya.
Nila Moeloek, Menteri Kesehatan mengatakan, kementeriannya saat ini terus mempertajam peta jalan pengembangan industri farmasi. "Roadmap sebenarnya sudah ada, dirjen sering rapat seharian untuk menyelesaikan dan mempertajam, tidak ada masalah sebenarnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
