Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengalokasikan 7% dari anggaran Rp 48 triliun yang mereka terima pada 2018 untuk melaksanakan proyek padat karya. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mengerjakan proyek padat karya di di sektor perhubungan udara.
Daerah yang akan menjadi fokus proyek padat karya dengan anggaran Kementerian Perhubungan, antara lain; Papua, Sukabumi, Tasikmalaya. "Kenapa bandara paling banyak? Karena di situ ada land clearing, penimbunan pasir baru dan bangunan," katanya akhir pekan kemarin, Sabtu (4/11).
Budi mengatakan, untuk mendukung pemanfaatan penggunaan anggaran untuk program padat karya tersebut, pihaknya akan mengeluarkan peraturan menteri perhubungan atau surat edaran menteri. Saat ini, aturan tersebut sedang disusun.
Presiden Joko Widodo akhir pekan kemarin memerintahkan kementeriannya mengoptimalkan belanja mereka untuk program padat karya. Kementerian yang dia perintahkan antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN.
Perintah diberikan karena Jokowi ingin anggaran yang digelontorkan pemerintah bisa digunakan secara nyata untuk menekan kemiskinan dan pengangguran.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, untuk melaksanakan perintah Jokowi tersebut pihaknya sudah membuat pemetaan anggaran yang bisa dipadatkaryakan.
Hasil pemetaan, ada anggaran Rp 11,2 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk program padat karya. Alokasi anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa keperluan. Antara lain, sebesar Rp 986,7 miliar untuk proyek pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
Kedua, sebesar Rp 699,2 miliar untuk proyek rumah khusus. Ketiga, sebesar Rp 3,216 miliar untuk pembangunan rumah swadaya. Keempat, sebesar Rp 3,5 triliun untuk pembangunan proyek keciptakaryaan.
Basuki memperkirakan, anggaran tersebut bisa menciptakan lapangan kerja untuk 263.656 orang. "Belanja upah untuk masyarakat bisa mencapai Rp 2,4 triliun," katanya di Komplek Istana Negara, akhir pekan kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
