Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait menghadirkan kesempatan bagi guru honorer untuk menjadi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rekrutmen guru ASN PPPK dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan guru. “Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi ASN PPPK. Status dan kesejahteraan akan lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam keterangannya, Kamis (19/8).
"Sebanyak 59% atau sekitar 437 ribu guru honorer di sekolah negeri telah berusia di atas 35 tahun sehingga tidak bisa mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, rekrutmen guru ASN PPPK ini sebagai kebijakan keberpihakan pemerintah terhadap guru honorer,” tutur Nunuk.
Jika sudah menjadi guru ASN PPPK, guru berhak mendapatkan penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan penghargaan. Untuk menjaga kualitas guru, undang-undang menggarisbawahi bahwa untuk menjadi ASN PPPK, para guru honorer tetap harus melalui proses seleksi, bukan berdasarkan rekomendasi.
Baca Juga: Pendidikan vokasi dinilai bisa jadi peluang sekaligus solusi masalah pengangguran
“Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK tanpa seleksi. Pemerintah membuka sampai dengan satu juta formasi. Namun jika yang lulus seleksi hanya 100 ribu, ya 100 ribu yang kita angkat menjadi PPPK. Tidak ada kompromi untuk kualitas pendidikan bagi anak-anak bangsa,” ujar Nunuk.
Terkait mekanismenya, Nunuk mengatakan peran masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, mekanismenya sudah diatur termasuk Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pengadaan ASN yang diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Tujuannya adalah menjamin objektivitas pengadaan ASN PPPK ini. Meskipun ujian kompetensinya menjadi wewenang Kemendikbudristek. Panselnas sendiri terdiri atas beberapa Kementerian terkait karena di dalam Panselnas ada susunannya. Ada tim pengarah, tim pelaksana, tim pengawas, tim audit teknologi, tim pengamanan teknologi, tim quality assurance, sekretariat tim pengarah, dan tim penyusun naskah,” ujar Nunuk.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Nunuk, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK tidak hanya berada di tangan Kemendikbudristek, tetapi ada di beberapa kementerian termasuk Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Nasional.
Baca Juga: Untuk mahasiswa PTN & PTS, ini cara mendapatkan bantuan UKT Kemendikbud-Ristek 2021
“Alhamdulillah, koordinasi yang dilakukan Menteri Nadiem bersama beberapa kementerian dan lembaga berhasil, sehingga ada program pengangkatan satu juta guru honorer,” kata Agustina.
Dia pun memberikan apresiasi kepada Kemendikbudristek atas kerja kerasnya sehingga program pengangkatan guru honorer ini bisa direalisasikan.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mas Menteri atas kerja kerasnya menerbitkan acuan, arahan yang bisa di klik langsung oleh guru, dan dengan di klik bisa menyelesaikan solusi untuk guru. Kerja keras ini memang tidak lepas dari dedikasi yang diberikan oleh Kemendikbudristek,” ucapnya.
