Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan (Council) International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2024-2025 dalam sidang Majelis (Assembly) IMO ke-33.
Oleh karenanya saat ini Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) upaya menggalang dukungan negara-negara anggota IMO.
Dimana kategori dewan IMO ada tiga yakni Kategori A ialah 10 negara dengan Armada terbesar. Kategori B 10 negara dengan kepentingan terbesar dalam penggunaan jasa pelayaran.
Baca Juga: Upaya KKP Perkuat Program Hilirisasi Komoditas Udang di Kebumen
Serta Kategori C ialah 20 negara yang bukan A dan B namun memiliki kepentingan khusus dalam transportasi laut atau navigasi yang akan memastikan keterwakilan semua daerah geografis utama di dunia. Dalam hal ini Indonesia mengajukan untuk menjadi Dewan kategori C.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan mengatakan, dengan Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO negara dapat merepresentasikan kondisi negaranya terhadap keputusan kolektif tersebut.
Misalnya isu yang sedang digaungkan di IMO ialah mengenai lingkungan. Dimana keputusan mengenai isu lingkungan di IMO menjadi kesepakatan bersama/kolektif.
"Dalam posisi ini kita bisa memposisikan memperjuangkan kondisi negara sehingga kesepakatan kolektif bisa tampung kepentingan negara tersebut, Indonesia punya posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan tidak aktif," kata Lollan dalam Media Briefing di Kantor Kemenhub Jumat (21/7).
Keanggotaan aktif Indonesia di IMO penting juga dalam mencapai target mewujudkan pemenuhan agenda pembangunan berkelanjutan 2030, khususnya sustainable development goals (SDG) 14 dan SDG terkait lainnya.
Baca Juga: KKP Identifikasi Pola Penyelundupan Benih Lobster
Saat ini Indonesia juga berupaya meningkatkan jumlah pelabuhan cerdas dan berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasi kapal dan pelabuhan serta industri maritim nasional.
Terkait hal tersebut, Indonesia telah mengimplementasikan maritime single window atau integrated carrier single submission dan mengembangkan Inaportnet.
Indonesia juga mengajak negara-negara anggota IMO untuk memperkuat kerjasama dalam penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan untuk mempercepat penurunan emisi GRK dari kapal.
Dengan strategi GHG awal IMO yang direvisi menurutnya pemerintah Indonesia telah menyiapkan strategi yang mendorong dekarbonasi pelayaran di tingkat nasional.
Lollan mengatakan saat Indonesia terpilih kembali hal yang akan ditonjolkan ialah soal kepentingan geografis Indonesia. Selain itu, permasalahan yang akan disuarakan Indonesia ialah soal lingkungan.
"Indonesia akan suarakan isu lingkungan. Akan berperan aktif dalam isu lingkungan. Tetap berposisi sesuai kesepakatan nasional dibawah kesepakatan internasional. Kita punya target yang realistis. Kita berharap dengan target tersebut pencapaian bisa terpenuhi," jelasnya.
Baca Juga: Ngebut Serap Dana Hasil IPO, Emiten Baru Mengejar Momentum Industri yang Kondusif
Mengenai isu lingkungan Indonesia telah mengamanatkan penerapan langkah-langkah efisiensi energi, program peremajaan kapal, wajib melaporkan konsumsi bahan bakar untuk semua kapal berbendera Indonesia, pemasangan alat bantu navigasi tenaga surya dan elektrifikasi pelabuhan.
Lollan menambahkan hingga akhir tahun 2022, fasilitas on-shore power supply atau OPS kini telah tersedia di 21 pelabuhan. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlahnya secara signifikan tahun ini.
Indonesia juga akan terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan dan menerapkan program biodiesel wajib B-35 untuk industri perkapalan dalam negeri. Dalam 3 tahun terakhir penggunaan bahan bakar biodiesel telah mencapai 22,7% dari total konsumsi bahan bakar laut di Indonesia.
Isu lainnya yang akan ditonjolkan ialah soal perlindungan lingkungan laut termasuk kompetensi dan hak-hak dasar pelaut dengan kerjasama dengan negara maritim lainnya. Lollan mengatakan, Indonesia sendiri sebagai negara penghasil pelaut di dunia.
"Pelaut jadi isu yang kita selalu kawal. Misal bagaimana kita amankan pelaut dalam bekerja. Bagaimana pelaut Indonesia bisa berperan aktif dalam pelayaran dunia. Tentu juga soal isu keselamatan dan keamanan pelayaran dan partisipasi perempuan dalam industri maritim," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
