Kejaksaan Berhak Mengesampingkan Rekomendasi BPKP

Reporter: Epung Saepudin | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Kejaksaan Agung menegaskan, soal kemungkinan dihentikannya kasus dugaan korupsi di KBRI Thailand hingga kini masih dikaji dan belum ada kesimpulan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy mengatakan, meski audit BPKP terkait adanya kerugian negara dalam kasus KBRI Thailand, penyidik kejaksaan berwenang untuk mengesampingkan hasil kesimpulan BPKP.

Marwan menuturkan, pengkajian penghentian kasus KBR hingga hari ini belum diputuskan. "Sekarang masih dikaji," ujar Marwan pada KONTAN, Selasa (25/10. Ia bilang, penyidik kejaksaan berhak tidak mengikuti rekomendasi atau temuan BPKP. "Karena BPK mengatakan bahwa ini kesalahan administratif saja. BPKP menghitung setelah selesai," ujar Marwan.

Marwan bilang, kerugian dalam kasus tersebut dari para tersangka sudah diserahkan langsung ke penyidik Kejaksaan. "Yang kita sita, bukan disita tapi diserahkan mereka kepada kita. Tapi tidak diserahkan begitu saja, masuklah itu dalam berita acara penyitaan," ujarnya. Apa yang terjadi dalam kasus itu ada perbedaan. "Jadi ada beda pandangan antara kita dan BPKP," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News