Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi PLTU Sampit

Reporter: Diade Riva Nugrahani | Editor: Didi Rhoseno Ardi

JAKARTA. Kejagung kini mulai mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sampit, Kalimantan Tengah. Diduga, kasus ini merugikan negara sebesar Rp 60 miliar.

"Ada tiga kasus yang naik menjadi penyidikan, salah satunya kasus Sampit ini," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Marwan Effendy kemarin (3/11).

Kasus PLTU Sampit ini bermula ketika PT Karya Putra Powerin (KPP) menerima satu proyek pembangunan.Kronologisnya, pada 15 Januari 2004, PLN wilayah Kalimantan Selatan Tengah meneken pembelian tenaga listrik sebesar 2x7 MegaWatt dari PT KPP. Nah, demi melancarkan aksi perusahaannya, pada 6 Mei 2004, PT KPP mengajukan permohonan fasilitas kredit Bank Mandiri, cabang Jalan Thamrin Jakarta sejumlah Rp 69,371 miliar untuk pembangunan PLTU itu.

KPP bahkan bekerjasama dengan perusahaan lainnya untuk mempercepat proses pembangunan. Pembangunan kemudian berjalan setelah perusahaan mendapatkan dana cair tersebut. Hanya saja, pembangunan itu hanya selesai sekitar 20% nya saja.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, belum jelas bagaimana modus korupsi tersebut dilakukan. Yang jelas, kata Marwan, Kejagung akan terus memeriksa pihak-pihak yang terkait masalah ini.

Kasus Sampit ini hanya satu dari beberapa kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Dua kasus lainnya adalah kasus PT Pos Jawa Barat dan kasus penanganan dana satuan konflik di daerah tertinggal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News