/2025/01/31/140584256.jpg "Kebijakan Tarif Pajak 0,5% Tanpa Batas Waktu Dikhawatirkan Hambat UMKM Naik Kelas")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Ia pun menyarankan agar kebijakan permanen ini tetap disertai evaluasi setiap tiga tahun untuk menilai dampaknya terhadap kepatuhan, penerimaan negara, dan mobilitas vertikal UMKM dalam sistem ekonomi formal.
Senada, Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai sebaiknya kebijakan PPh final diberikan dengan batas waktu tertentu.
Menurutnya, insentif pajak yang terlalu lama justru bisa menjadi disinsentif bagi UMKM untuk berkembang.
Baca Juga: Inspiratif! Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Curi Perhatian, Catat 25 Juta Views
“Banyak studi menemukan bahwa pelaku UMKM cenderung akan nyaman dengan status tersebut untuk terus mendapatkan perlakuan khusus atau insentif,” kata Fajry.
Ia menambahkan, kecenderungan itu bisa membuat UMKM enggan berekspansi, sehingga dampak ekonomi dari insentif justru terbatas dan berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Sebagai alternatif, Fajry menyarankan pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan beban pajak atau biaya administrasi yang lebih rendah.
“Misalnya, skema pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor tertentu yang bersifat temporer, terutama saat terjadi guncangan ekonomi,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
