Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi lonjakan kasus corona Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia.
Pemerintah melihat di tiga provinsi di Pulau Jawa telah mengalami lonjakan kasus virus corona Covid-19, yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Senin 14 Juni 2021 telah memerintahkan kepada menteri dan Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus corona Covid-19 ini.
Pemerintah pusat mengambil beberapa tindakan guna mengatasi lonjakan kasus positif corona Covid-19 di berbagai daerah ini.
Pertama, adalah menyiapkan tambahan penampungan ruang isolasi di rumah sakit di kabupaten dan kota yang masuk di zona merah corona Covid-19.
"Menyikapi kenaikan di Jawa barat,dan Jawa tengah DKI Jakarta, beberapa langkah perlu dilakukan pemerintah. Untuk meningkatkan fasilitas Rumah Sakit menjadi 40% (untuk isolasi pasien corona covid-19) terutama kabupaten zona merah dan kota zona merah, juga menyediakan RS rujukan, seperti di Semarang dan Surabaya untuk Kudus dan Bangkalan," kata Airlangga.
Kedua, wilayah DKI Jakarta Airlangga menyebut pemerintah akan menyiapkan hotel untuk isolasi bagi pasien positif corona Covid-19 di Jakarta yang tidak mengalami keluhan atau gejala.
Ketiga, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah mempercepat proses vaksinasi dengan melibatkan anggota TNI dan Polri
Keempat, proses pengecekan whole genome sequencing di laboratorium yang saat ini masih berlangsung selama dua minggu dipercepat menjadi 1 minggu.
Kelima, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 15 Juni -28 Juni mendatang.
Sebagai catatan pengecekan whole genome sequencing ini bertujuan untuk mengetahui varian dari virus corona Covid-19 yang sedang menginveksi pasien.
Dengan pemberlakuan pemperpanjangan PPKM Mikro ini maka wilayah dengan zona merah hanya memperbolehkan kegiatan perkantoran sebanyak 25% dari kapasitas karyawan sedangkan 75% lainnya wajib bekerja dari rumah atau work form home (WFH).
Karyawan kantor sebanyak 25% yang bekerja harus digilir. "Diputar bahwa Front Office bergantian dan memastikan pekerjaan tetap berlangsung dan stanby di tempat mereka masing,"kata Airlangga
Sementara untuk zona oranye dan zona kuning perkantoran diperbolehkan untuk mempekerjakan karyawan sebanyak 50% di kantor
Adapun untuk proses belajar dan mengajar di Sekolah ketentuannya mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)
Namun daerah zona merah tingkat kecamatan maka seluruh siswa atau 100% wajib belajar dari rumah atau belajar daring.
Airlangga menyebut saat ini sudah ada beberapa percontohan proses belajar mengajar tatap muka dengan jumlah terbatas, yang hanya membolehkan selama 2 jam per hari.
"Khusus daerah merah kecamatan merah secara online dua minggu ke depan. Dan kebetulan sebagian sudah masuk libur sekolah," terang Airlangga.
Adapun kegiatan restoran dan mal masih sesuai dengan aturan yakni jam operasional harus tutup pada pukul 21.00 dengan kapasitas 50%
"Akan ada penerapan protokol lebih ketat," katanya.
Sementara operasional tempat ibadah di daerah zona merah dan kecamatan zona merah Airlangga menegaskan agar masyarakat beribadah dari rumah.
"Di tempat ibadah khusus daerah merah ditutup selama dua minggu ke depan. Daerah merah antara lain Kabupaten Bangkalan, dan beberapa daerah yang aturanya akan diterbitkan oleh Mendagri
Pada kesempatan itu Arilangga Hartarto juga meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda ) segera membuat putusan baik di tingkat Provinsi dn Kabupaten Kota.
Keenam, Presiden menugaskan unsur TNI dan Polri di daerah seperti Dandim (Komandan Distrik Militer atau Kodim), Kapolres (Kepala Polisi Resor) untuk menertibkan PPKM Mikro dengan tegas, agar masyarakat disiplin meningkat
Pada kesempatan itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, dalam rapat kabinet, Presiden Joko Widodo menekankan agar implementasi penerapan protokol kesehatan di lapangan di tingkatkan.
Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan agar Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Daerah meningkatkan tracing, testing, dan treatment (3T)
Pertama agar implementasi di lapangan protokol kesehatan dijalankan disiplin sesuai aturan PPKM mikro.
"Banyak aturan yang sudah ada dan baik, khusus daerah merah oranye kuning perlu ditingkatkan disiplin melibatkan Panglima TNI dan Kapolri," kata Menkes.
Kedua pemerintah melihat saat ini banyak klaster penyebaran virus corona Covid-19 di tingkat keluarga atau klaster keluarga.
Hal ini terjadi karena aktivitas mudik pariwisata, seperti di wilayah Pangandaran Jawa Barat dan aktivitas makan bersama.
Ketiga agar masyarakat memperhatikan aktivitas membuka masker yang tinggi sehingga perlu implementasi di lapangan diketatkan.
"Kegiatan liburan menjadi anjang dan pariwisata berkerumun dan makan bersama.
Keempat, untuk percepatan program vaksinasi Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi sebanyak 700.000 orang per hari bisa tercapai pada bulan ini, dan bulan depan sebanyak 1 juta orang per hari bisa dicapai.
Untuk itu Presiden menugaskan kepada TNI dan Polri membantu Pemda agar bisa merealisasikan penyuntikan vaksinasi sebanyak 400.000 per hari
"Perinciannya sebanyak 600.000 per hari dilakukan oleh Pemda dan 400.000 per hari melalui sentra-sentra kesehatan TNI dan Polri," kata Menteri Kesehatan
Presiden juga memerintahkan agar pelaksanaan program vaksinasi ini berkoordinasi dengan baik di Kemenkes termasuk suplai vaksin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
