kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.214   99,02   1,94%
  • KOMPAS100 673   13,66   2,07%
  • LQ45 539   12,14   2,30%
  • ISSI 167   2,29   1,39%
  • IDX30 305   7,48   2,52%
  • IDXHIDIV20 414   11,97   2,98%
  • IDX80 78   1,58   2,07%
  • IDXV30 112   2,41   2,20%
  • IDXQ30 103   2,62   2,61%

Jokowi Terbitkan Perpres 13/2023, Gaji Kepala Otorita IKN Rp 172,7 Juta per Bulan


Kamis, 02 Februari 2023 / 09:56 WIB
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 13 tahun 2023


Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 13 tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Beleid tersebut diundangkan pada 30 Januari 2023.

Pada pasal 8 Perpres tersebut menyatakan, pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam lampiran disebutkan, komponen dan besaran hak keuangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras), tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

Baca Juga: BPKP Mengawal Akuntabilitas Keuangan Pembangunan IKN

Total hak keuangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar Rp 172.718.840 (Rp 172,71 juta) per bulan dan dana operasional sebesar Rp 178 juta per bulan. Sedangkan, total hak keuangan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar Rp 155.180.670 (Rp 155,18 juta) per bulan dan dana operasional sebesar Rp 145 juta per bulan.

Dana operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk dukungan operasional lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×