Sumber: Kompas.co | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, jenis pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua bermacam-macam. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI tidak melakukan pendataan atas seluruh PKL yang ada di sana.
"PKL itu kan macem-macem. Ada yang buat lapak, permanen, ada yang gerobak, mobile, portabel, ada yang asongan. Nah, yang di Kota Tua yang PKL bener ada 280-an. Sisanya asongan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (11/11/2013).
Jokowi mengatakan, pihaknya hanya melakukan pendataan atas PKL kategori tertentu lantaran kepastian jumlahnya. Sebab, jumlah PKL berjenis asongan dinamis dan sulit didata identitasnya.
Kendati demikian, Jokowi mengakui bahwa penataan PKL masuk ke dalam perencanaan revitalisasi 518 hektare kawasan Kota Tua. Jokowi pun meminta para PKL jenis manapun tak khawatir. Pihaknya tetap memperbolehkan aktivitas PKL, dengan syarat.
"Semuanya kita akomodir. Hanya memang terpisah, jangan semu a asongan minta tempat. Ya ndak bisa. PKL yang kita data 280. Yang asongan silakan, asalkan diatur jam-jamnya," ujar Jokowi.
Seperti diketahui, rencana revitalisasi kawasan Kota Tua dipasti kan mendapat protes dari PKL. Sebab, Pemprov DKI dapat data hanya 280 PKL yang tertampung di sana.
Sementara dari asosiasi PKL menegaskan jumlah PKL di Kota Tua ada 700. Mereka curiga ada permainan data jumlah PKL dari tingkat kelurahan hingga ke Wali Kota.
Ia menduga mereka memanipulasi jumlah PKL yang disampaikan kepada gubernur. Jokowi pernah mengatakan bahwa jangan-jangan PKL yang belum tertampung adalah PKL yang baru berjualan, padahal menurut PKL yang tertampung, mereka adalah PKL lama dan balik menuding bahwa jumlah 280 yang ditampung ada PKL baru. (Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
