kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.839.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.553   53,00   0,30%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

Jokowi minta pengadaan barang/jasa perhatikan TKDN dan UMKM


Rabu, 18 November 2020 / 15:12 WIB
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong nilai tambah dari pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong nilai tambah dari pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu pengadaan tersebut didorong untuk mengutamakan produk dalam negeri.

"Tingkatkan sebesar-besarnya angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan TKDN harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa melalui video conference di Istana Bogor, Rabu (18/11).

Jokowi meminta TKDN tidak hanya menjadi pelengkap syarat dalam pengadaan barang/jasa. Namun, TKDN harus dipandang penting untuk memberikan efek bergulir bagi masyarakat.

Baca Juga: Selamatkan industri domestik, Jokowi diminta mengerem impor untuk proyek pemerintah

Selain TKDN, Jokowi juga meminta untuk menggenjot keikutsertaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang/jasa. Produk UMKM diharapkan akan semakin banyak masuk dalam katalog elektronik yang ada.

"Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus aktif memasukkan produk-produk UMKM yang memenuhi syarat dalam e-catalognya," terang Jokowi.

UMKM dapat dilibatkan dalam rantai pasok untuk pemenuhan TKDN. Kata Jokowi, beberapa sektor bisa diterapkan hal tersebut seperti sektor otomotif dan telekomunikasi.

Selanjutnya: Belanja pemerintah dibutuhkan, Jokowi sindir Rp 40 triliun proyek masih tahap lelang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×