kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 3.085.000   40.000   1,31%
  • USD/IDR 16.809   26,00   0,15%
  • IDX 8.235   0,22   0,00%
  • KOMPAS100 1.156   -1,44   -0,12%
  • LQ45 834   -3,53   -0,42%
  • ISSI 293   0,28   0,09%
  • IDX30 440   -3,60   -0,81%
  • IDXHIDIV20 527   -6,48   -1,22%
  • IDX80 129   -0,27   -0,21%
  • IDXV30 143   -1,25   -0,87%
  • IDXQ30 141   -1,73   -1,21%

Jokowi minta pengadaan barang/jasa perhatikan TKDN dan UMKM


Rabu, 18 November 2020 / 15:12 WIB
Jokowi minta pengadaan barang/jasa perhatikan TKDN dan UMKM
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong nilai tambah dari pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong nilai tambah dari pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu pengadaan tersebut didorong untuk mengutamakan produk dalam negeri.

"Tingkatkan sebesar-besarnya angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan TKDN harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa melalui video conference di Istana Bogor, Rabu (18/11).

Jokowi meminta TKDN tidak hanya menjadi pelengkap syarat dalam pengadaan barang/jasa. Namun, TKDN harus dipandang penting untuk memberikan efek bergulir bagi masyarakat.

Baca Juga: Selamatkan industri domestik, Jokowi diminta mengerem impor untuk proyek pemerintah

Selain TKDN, Jokowi juga meminta untuk menggenjot keikutsertaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang/jasa. Produk UMKM diharapkan akan semakin banyak masuk dalam katalog elektronik yang ada.

"Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus aktif memasukkan produk-produk UMKM yang memenuhi syarat dalam e-catalognya," terang Jokowi.

UMKM dapat dilibatkan dalam rantai pasok untuk pemenuhan TKDN. Kata Jokowi, beberapa sektor bisa diterapkan hal tersebut seperti sektor otomotif dan telekomunikasi.

Selanjutnya: Belanja pemerintah dibutuhkan, Jokowi sindir Rp 40 triliun proyek masih tahap lelang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×