kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.926.000   -27.000   -1,38%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%

Jokowi minta pengadaan barang/jasa perhatikan TKDN dan UMKM


Rabu, 18 November 2020 / 15:12 WIB
Jokowi minta pengadaan barang/jasa perhatikan TKDN dan UMKM
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong nilai tambah dari pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong nilai tambah dari pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu pengadaan tersebut didorong untuk mengutamakan produk dalam negeri.

"Tingkatkan sebesar-besarnya angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan TKDN harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa melalui video conference di Istana Bogor, Rabu (18/11).

Jokowi meminta TKDN tidak hanya menjadi pelengkap syarat dalam pengadaan barang/jasa. Namun, TKDN harus dipandang penting untuk memberikan efek bergulir bagi masyarakat.

Baca Juga: Selamatkan industri domestik, Jokowi diminta mengerem impor untuk proyek pemerintah

Selain TKDN, Jokowi juga meminta untuk menggenjot keikutsertaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang/jasa. Produk UMKM diharapkan akan semakin banyak masuk dalam katalog elektronik yang ada.

"Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus aktif memasukkan produk-produk UMKM yang memenuhi syarat dalam e-catalognya," terang Jokowi.

UMKM dapat dilibatkan dalam rantai pasok untuk pemenuhan TKDN. Kata Jokowi, beberapa sektor bisa diterapkan hal tersebut seperti sektor otomotif dan telekomunikasi.

Selanjutnya: Belanja pemerintah dibutuhkan, Jokowi sindir Rp 40 triliun proyek masih tahap lelang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×