Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sisa dua tahun Kabinet Kerja Jokowi-JK untuk menuntaskan sejumlah janji poltiknya. Salah satu yang menjadi sorotan ialah penyelesaian sejumlah infrastruktur yang dijanjikan pada masa kampanye.
Untuk itu, sejumlah Kementerian teknis, tengah menggenjot pembangunan infrastruktur hingga akhir periode Kabinet Kerja.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyatakan masih ada infrastruktur yang harus diprioritaskan dikejar hingga akhir Kabinet Kerja.
Pertama, penataan transportasi massal di wilayah perkotaan akan dikebut sebelum 2019. Pengembangan Mass Rapid Transit ( MRT) dan Light Rail Transit (LRT) di Jakarta ditargetkan menjadi percontohan untuk pengembangan di kota besar lainnya.
Kedua, angkutan logistik Kapal Roll-On-Roll-Of (Ro-Ro) terus ditingkatkan menjadi lebih baik. Sehingga efisiensi angkutan barang bisa lebih baik.
Ketiga, konektivitas internasional melalui beberapa bandara di Tanah Air, akan juga diperbanyak. Terakhir, fungsi intensif sejumlah infrastruktur perhubungan akan diperluas, sehingga beban di sejumlah infrastruktur perhubungan bisa dibuat merata.
"Karena konektivitas akan berbanding lurus dengan meningkatkan perekonomian," kata dia, Selasa (17/10).
Kepala Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis H. Sumadilaga selama dua tahun ke depan PUPR masih akan menggenjot pembanguna infrastruktur prioritas.
Dari target program satu juta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selama lima tahun, ia bilang PUPR akan menyelesaikan hingga 80% dari target yang ada, alias 4 juta unit.
Ini artinya, dua tahun ke depan PUPR harus bisa menyelesaikan 1,8 juta unit rumah, karena dalam kurun waktu 2015-2017 PUPR baru menyelesaikan 2,2 juta unit.
Selanjutnya, jaringan irigasi pun dia menargetkan bisa menyelesaikan hingga 900.000 ha jaringan irigasi atawa 90% dari target 1 juta jaringan irigasi.
Selain itu akan diselesaikan hingga 44 bendungan hingga tahun 2019. "Kami akan berusaha menyelesaikan target yang ada," kata dia.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Thomas Lembong menyatakan, pemerintah tak boleh melakukan diet pembangunan infrastruktur. Dia menyatakan, pemerintah tengah mengupayakan sejumlah skema pendanaan untuk menggaet investasi dalam penanaman modal.
Namun ia mengakui ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pertama, sistem perpajakan yang masih belum kondusif.
Kedua, masih ada kendala hukum untuk memperlancar sekuritisasi. "Ini yang masih menjadi Pekerjaan Rumah kami," tukas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
