kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Jokowi bahas skema perdagangan dengan Uni Eropa


Kamis, 21 April 2016 / 16:14 WIB
Jokowi bahas skema perdagangan dengan Uni Eropa


Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Presiden Joko Widodo akan membahas skema perdagangan dengan Uni Eropa. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri mengatakan, pembahasan rencananya akan dilakukan di sela-sela kunjungan presiden ke Belgia Kamis (21/4) ini.

Dia mengatakan, Indonesia siap untuk segera melakukan negoisasi. "Sudah siap, dan ini merupakan sinyal kuat Indonesia ke dunia internasional siap bersaing, dan Indonesia lebih terbuka," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Ari Dwipayana, Tim Komunikasi Presiden Kamis (21/4).

Selain masalah perdagangan, Retno mengatakan, dalam kunjungan ke Eropa pekan ini, Presiden Jokowi juga akan membahas permasalahan Penegakan Hukum, Tata Keloka dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT). Upaya ini dilakukan agar produk kayu dari Indonesia bisa mendapatkan izin.

"Ini dilakukan karena sekarang Indonesia menunggu Uni Eropa secara penuh melaksanakan FLEGT Lisence," katanya.

Thomas Lembong, Menteri Perdagangan sebelumnya mengatakan, keinginan untuk segera menuntaskan perundingan perundingan awal Perjanjian Hubungan Ekonomi Kompreshensif Indonesia - Uni Eropa (IEU CEPA) dilakukan karena pemerintah melihat hubungan dagang dan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa menjanjikan. Hal ini, bisa dilihat dari jumlah penduduk dan potensi ekonomi mereka.

"Dengan penduduk 530 juta, perekonomian sebesar US$ 18,5 triliun per tahun, ini akan menjadi satu perjanjian perdagangan dan kerjasama ekonomi raksasa," katanya di Kantor Presiden akhir pekan lalu.

Thomas mengatakan, untuk bisa menuntaskan negoisasi tersebut, di sisi internal pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 ketentuan dasar atau scooping paper yang akan dibahas dan disepakati dalam kunjungan Jokowi. "Karena ini scooping ini rahasia, tertutup tidak bisa saya sampaikan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×