kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

JK jalan kaki temui Jokowi di Istana Presiden


Kamis, 23 Oktober 2014 / 13:34 WIB
JK jalan kaki temui Jokowi di Istana Presiden
ILUSTRASI. Kurs Dollar-Rupiah di BCA Hari Ini Kamis 11 Mei 2023, Periksa Sebelum Tukar Valas.?(KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (23/10). Kalla terlihat berjalan kaki menuju Kompleks Istana Kepresidenan dari kantor Wakil Presiden yang letaknya bersebelahan dengan Istana Presiden.

Mulanya, protokoler telah menyiapkan mobil golf (golf car) untuk Kalla menyeberang ke Kompleks Istana. Namun, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menolak untuk naik golf car.

Kalla langsung jalan bergegas ke Istana Presiden dengan didampingi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) setelah 20 menit berada di kantor Wapres.

Juru Bicara Kalla, Husein, mengatakan bahwa Wapres menemui Presiden terkait dengan tugas kenegaraan. Husein tidak dapat memastikan mengenai agenda pertemuan keduanya.

Husein juga menyampaikan, untuk sementara Wapres akan lebih banyak berkantor di Jalan Veteran. Dua hari kemarin, Kalla berkantor di Istana Wakil Presiden di Kebon Sirih, Jakarta. Menurut Husein, Kalla pindah ke kantor Wapres untuk mempermudah koordinasi dengan Jokowi.

"Kemarin ngobrol dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi lebih nyaman Pak JK ngantor di sini, gampang koordinasinya. Penyusunan kabinet dan program enggak boleh berjauhan," tutur Husein.

Hingga kini belum ada kepastian kapan susunan kabinet akan diumumkan. Susunan kabinet masih dimatangkan dengan mempertimbangkan hasil penelusuran rekam jejak yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Jokowi mengaku ada delapan nama yang tak boleh dipilih sebagai menteri berdasarkan rekomendasi KPK dan PPATK. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×