Reporter: Merlinda Riska | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Pemilihan umum gubernur (pilgub) DKI Jakarta bakal dihelat, Rabu besok. (11/7). Tapi, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI dan tim sukses para kandidat gubernur masih ribut soal daftar pemilih tetap (DPT). Kisruh ini bermula dari temuan data pemilih ganda yang mencapai 21.344, saat proses verifikasi ulang calon pemilih oleh KPUD DKI.
Meski ada data pemilih ganda, KPUD tidak mencoret data itu. KPUD juga tidak melakukan verifikasi ulang data tersebut. Hal ini yang membuat geram sejumlah tim sukses calon gubernur DKI.
Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) pun lantas mengeluarkan keputusan agar KPUD DKI menetapkan DPT yang pasti sebelum pencoblosan.
Nah, kemarin, KPUD DKI menggelar rapat membahas soal itu. Keputusannya, KPUD DKI mencoret 21.344 pemilih ganda tersebut dari DPT. Dengan begitu, jumlah DPT pun berkurang dari 6.983.692 menjadi 6.962.348 orang.
Tapi, keputusan tetap mengundang protes. Fatahillah Ramli, anggota tim sukses pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono mengatakan, KPUD harusnya memverifikasi ulang jumlah DPT tersebut. "Tidak cukup KPUD hanya menghapus saja. Harus dipastikan dan diverifikasi kembali," tandas dia.
Maka itu, Fatahillah mengusulkan agar waktu pencoblosan diundur untuk membereskan polemik DPT tersebut. Tapi, usulan itu tidak digubris KPUD sehingga tim sukses Alex-Nono ini walk-out dari pleno penetapan ulang DPT.
Ketua KPUD DKI Jakarta Dahlia Umar mengatakan, DPT ganda sebanyak 21.344 diketahui dari verifikasi nomor induk kependudukan (NIK). Atas temuan itu, KPUD menandainya tapi dianggap salah oleh DKPP karena tidak memberikan kepastian. "Sehingga DKPP mengamanatkan kami untuk membuat DPT pasti," ujar Dahlia.
Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPUD DKI Aminullah menambahkan, putusan DKPP menjadikan surat penetapan DPT pada 2 Juni lalu tidak sah. Dus, perlu rapat pleno lagi untuk menetapkan jumlah DPT yang pasti.
Setelah penetapan DPT, KPUD membuat surat edaran ke petugas TPS dan melampirkan rincian nama-nama pemilih. Aminullah bilang, polemik DPT tidak akan mempengaruhi jadwal pencoblosan. "11 Juli tetap sebagai tanggal pemilihan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
