kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.326.000 1,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jabatan Suryadharma sebagai Ketum PPP dipersingkat


Kamis, 24 April 2014 / 14:32 WIB
Jabatan Suryadharma sebagai Ketum PPP dipersingkat
ILUSTRASI. Emirates Group, maskapai penerbangan asal Uni Emirat Arab (UEA), meyakini bisnis penerbangan internasional akan terus membaik. REUTERS/Christopher Pike


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali dan kubu Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy alias Romy kembali bersepakat untuk melakukan ishlah dalam musyawarah kerja nasional III di Bogor, Kamis (24/4/2014) siang. Dengan islah itu, posisi Suryadharma yang sebelumnya diberhentikan sementara sebagai ketua umum, kini kembali menjabat.

Namun, Suryadharma tidak bisa memimpin partai berlambang Kabah itu hingga jabatannya berakhir pada Oktober 2015. Pasalnya, Mukernas III juga memutuskan untuk mempercepat pelaksanan Muktamar.

Muktamar adalah forum tertinggi PPP untuk memilih ketua umum. Suryadharma yang sudah dua periode menjabat, tidak bisa kembali bersaing dalam forum tersebut.

"Mengamanatkan Kepada DPP PPP untuk melaksanakan Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya satu bulan setelah pemilu presiden 2014," kata Steering Commite Mukernas III Lukman Hakim Saifuddin membacakan keputusan Mukernas.

Dengan keputusan itu, Suryadharma hanya akan menjabat sebagai ketua umum hingga satu bulan setelah pelaksaan pilpres pada 9 Juli mendatang. Jika pelaksanaan pilpres berlangsung dua putaran, maka Suryadharma mendapatkan sedikit tambahan waktu.

Menanggapi putusan itu, Suryadharma hanya menjawab singkat. "Saya mengutamakan kebersamaan," ucapnya singkat lalu beranjak meninggalkan lokasi.

Romy membantah jika percepatan muktamar itu dilakukan dengan sengaja untuk melengserkan Suryadharma sebelum waktunya. "Itu murni untuk kebutuhan konsolidasi partai. Memang kebutuhan rutin organisasi saja," ujarnya.

Sebelumnya, Suryadharma bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, 18 April, mendeklarasikan koalisi Gerindra dan PPP di Kantor DPP PPP Jakarta. Dalam kesempatan itu, Suryadharma juga menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden.

Deklarasi inilah yang memicu konflik karena dianggap ilegal oleh sejumlah pengurus. Sebab, hal itu dilakukan secara sepihak, dan nama Prabowo tidak termasuk dalam nama yang akan diusung oleh PPP dalam Mukernas II di Bandung.

Suryadharma lalu melakukan rotasi dan pemecatan sejumlah pengurus yang menentangnya. Hal ini kemudian dibalas sebagian besar pengurus yang sepakat memberhentikan sementara Suryadharma, kemudian menggelar Mukernas III PPP di Cisarua, kemarin. Belakangan, mereka melakukan islah. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×