Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah mengaku diminta penjelasan soal kepastian kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pertanyaan tersebut dilontarkan ketika pemerintah melakukan road show Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk global ke beberapa negara.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beserta rombongan memang telah melakukan perjalanan ke sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Inggris, dan Arab Saudi. Road show dilakukan untuk menjelaskan prospek investasi di Indonesia kepada calon investor.
Menurut Bambang, memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian calon investor, selain tax amnesty. Tetapi investor memang membutuhkan kepastian menganai kebijakan tersebut.
Bambang mengakui, pemerintah memang menginginkan tax amnesty bisa berlaku tahun ini. "Tax amnesty itu penting sekali, untuk menjaga kelangsungan sektor publik, dan pertumbuhan ekonomi," kata Bambang, Jumat (18/3) di Jakarta.
Meski mendorong tax amnesty dilakukan, pemerintah ternyata telah menyiapkan skema Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik dengan atau tanpa tax amnesty. Hanya saja, Ia tidak menjelaskan bagaimana bentuk kedua skema tersebut.
Yang pasti, tanpa tax amnesty ada potensi defisit APBN melebar lebih besar, jika pemerintah tidak memangkas anggaran. Namun, jika dengan tax amnesty maka penerimaan negara akan lebih aman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
