Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menjadi sorotan, terutama setelah alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk proyek ini mengalami penurunan drastis menjadi hanya Rp 143,1 miliar.
Penurunan ini memicu pertanyaan mengenai komitmen pemerintah terhadap proyek ambisius tersebut.
Investasi dari sektor swasta untuk IKN juga masih terbilang minim. Hingga saat ini, realisasi investasi baru mencapai Rp 51,35 triliun, jauh di bawah target pemerintah sebesar Rp 100 triliun pada tahun ini.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, menilai bahwa ada banyak faktor yang membuat investor belum tertarik untuk berinvestasi di IKN, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif.
Baca Juga: Anggaran IKN Tahun Depan Cuma Rp 143,1 Miliar, Investor Makin Wait and See
"Sebagai investor, tentu banyak aspek yang dipertimbangkan, misalnya transportasi, infrastruktur pendukung, bahkan pemanfaatan lahan yang efektif," ujar Diana dalam wawancara dengan Kontan.co.id, Rabu (21/8).
Diana juga menyoroti bahwa pembangunan IKN dilakukan di tengah banyak negara yang berkomitmen terhadap net zero emission (NZE).
Pengembangan proyek IKN di hutan-hutan Kalimantan, yang selama ini menjadi paru-paru dunia, menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan lingkungan.
"Apakah hal tersebut bisa dilaksanakan, sementara hutan-hutan di Kalimantan yang selama ini menjadi paru-paru dunia kian menipis," tambahnya.
Baca Juga: Anggaran IKN Tahun Depan Menyusut Jadi Rp 143,1 Miliar, Bukan Prioritas Prabowo?
Selain itu, Diana menekankan bahwa Jakarta juga tengah bertransformasi menjadi Kota Global, yang memerlukan upaya dan perhatian ekstra dari Pemerintah Pusat.
Tantangan ini akan menjadi tugas berat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan dalam melanjutkan pembangunan IKN.
Dengan berbagai kondisi tersebut, Diana tidak heran jika anggaran untuk IKN pada tahun depan menyusut menjadi Rp 143,1 miliar. Menurutnya, setiap masa pemerintahan memiliki fokus tersendiri yang harus relevan dengan isu-isu terkini.
"Untuk itu, pemerintah harus bijak menggunakan anggaran untuk hal-hal yang penting," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
